MEDAN, Opung News – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Selain persoalan legalitas pembentukan regulasi, Fraksi PKS juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari kendala program Universal Health Coverage (UHC), sistem rujukan pasien, ketersediaan kamar rawat inap hingga sikap tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (16/11/2026), di ruang paripurna DPRD Medan.
Rajudin mengatakan, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai kepastian hukum proses pembentukan Ranperda tersebut. Pasalnya, sebelumnya telah dilaksanakan rapat paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026. Namun, karena terjadi perubahan substansi, proses pengusulan harus kembali diulang dari awal.
“Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Di sektor pelayanan kesehatan, Fraksi PKS meminta Pemko Medan melakukan pembenahan terhadap sistem rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit. Sebab, masyarakat masih kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan memperoleh rujukan, meskipun membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Menurut Rajudin, mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, bukan semata-mata prosedur administratif.
“Mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit,” tegasnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pelaksanaan program UHC Kota Medan. Rajudin mengungkapkan masih adanya keluhan masyarakat terkait pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, meskipun telah dijamin melalui program berobat gratis.
“Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan memperkuat program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif serta berkelanjutan.
Rajudin menilai peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus lebih mengutamakan upaya pencegahan penyakit.
Persoalan ketersediaan kamar perawatan bagi pasien BPJS Kesehatan kelas III dan peserta UHC juga menjadi perhatian serius Fraksi PKS.
Pihaknya meminta adanya transparansi informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Evaluasi juga perlu dilakukan apabila kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan.
“Fraksi PKS meminta transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta evaluasi apabila kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan,” ungkapnya.
Tak hanya persoalan fasilitas dan administrasi, Rajudin juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
Menurutnya, sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien dan keluarganya tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.( Red)






