MEDAN, Opung News – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026. Pasalnya, program yang memberikan berbagai keringanan pajak tersebut hanya berlangsung hingga 30 November 2026.
Kepala Bapenda Provinsi Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan tahun ini.
Adapun keringanan yang diberikan meliputi penghapusan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, termasuk seluruh dendanya.
Selain itu, terdapat pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, penghapusan pajak progresif, serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.
“Kami mengajak masyarakat untuk memaksimalkan program ini di sisa waktu yang ada. Program ini dilakukan untuk memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraannya,” ujar Sutan, Senin (16/11/2026).
Ia menyebutkan, sejak diberlakukan pada awal November 2026, program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Pelaksanaannya berlangsung serentak di seluruh kabupaten/kota melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat se-Sumatera Utara.
“Kita lihat antusiasme masyarakat sangat baik. Setiap hari kerja, kantor-kantor Samsat kita ramai oleh masyarakat yang mengikuti program pemutihan ini,” tuturnya.
Sutan kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mengingat waktu pelaksanaan tinggal dua pekan, masyarakat diharapkan segera mendatangi kantor Samsat terdekat untuk mendapatkan berbagai keringanan yang ditawarkan.
“Masih ada waktu bagi masyarakat yang mau mengikuti program pemutihan ini. Ayo maksimalkan sisa waktu yang ada, karena program ini kita laksanakan sampai akhir November 2026,” katanya.
Bapenda Sumut berharap tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. ( Red)






