MEDAN, Opung News – Sidang gugatan sengketa kepemilikan satu unit mobil Toyota Hiace bernomor polisi BE 7162 AO kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan tersebut, pihak penggugat menyoroti kelengkapan dokumen yang diajukan pihak tergugat, PT Putra Karo Mandiri.
Sidang yang dipimpin Hakim Yusafrihardi Girsang itu dihadiri pihak penggugat Sugiyanto melalui kuasanya, Dr Andri Agam, serta pihak tergugat yang diwakili Fernando Marcos Tarigan.
Usai persidangan, Andri Agam menyayangkan dokumen yang diajukan pihak tergugat dinilai belum lengkap. Menurutnya, akta pendirian perusahaan yang dibawa pihak tergugat belum secara terperinci mencantumkan kewenangan dan tanggung jawab direktur dalam mewakili perusahaan.
“Majelis hakim meminta agar pihak tergugat menghadirkan akta yang memuat secara jelas kewenangan dan tanggung jawab direktur. Dokumen yang diajukan sebelumnya dinilai belum mencantumkan ketentuan tersebut,” ujar Andri.
Ia mengatakan, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 2 Desember 2026 dengan agenda pemanggilan kembali para pihak.
Andri menjelaskan, apabila pihak tergugat telah dua kali dipanggil secara patut tetapi tetap tidak hadir, persidangan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah kelengkapan dokumen para pihak terpenuhi, perkara selanjutnya akan memasuki tahap mediasi.
Terkait pokok perkara, Andri menyebut sengketa tersebut menyangkut klaim kepemilikan mobil Toyota Hiace bernomor polisi BE 7162 AO. Pihak penggugat mengaku memiliki bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Namun, pihak tergugat II dan turut tergugat I juga mengklaim kendaraan itu sebagai milik mereka.
“Klien kami memiliki bukti kepemilikan, termasuk dokumen kendaraan. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini diuji melalui pembuktian di pengadilan untuk memastikan siapa pemilik yang sebenarnya,” jelasnya.
Andri juga menyoroti laporan polisi yang dibuat pihak tergugat ke Polda Sumatera Utara. Menurutnya, laporan tersebut mencantumkan nomor polisi yang berbeda dengan kendaraan yang menjadi objek sengketa.
Kondisi itu, kata Andri, membuat kliennya merasa dirugikan karena identitas kendaraan dalam laporan tersebut dinilai tidak sesuai dengan objek yang disengketakan.
Selain itu, pihak penggugat mempertanyakan dasar laporan yang disebut hanya menggunakan surat keterangan dari perusahaan leasing tertanggal 2021.
Berdasarkan penelusuran pihaknya, terdapat persoalan pembayaran yang disebut telah berlangsung selama lima tahun. Karena itu, Andri menilai dasar kepemilikan dan dokumen yang digunakan pihak tergugat perlu diuji melalui proses hukum.
“Kami ingin membuktikan apakah benar kendaraan yang mereka maksud merupakan milik mereka atau justru milik klien kami. Semua harus diuji berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan,” tegasnya.
Andri berharap majelis hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut secara objektif dan adil dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan masing-masing pihak.
“Kami berharap majelis hakim memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya. Sebab, menurut kami, pihak tergugat belum menunjukkan bukti autentik yang kuat terkait kepemilikan kendaraan tersebut,” ujarnya.
Digugat Rp590 Juta
Sebelumnya, Sugiyanto mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Johan dan Ferdinan Marcos Tarigan ke PN Medan.
Gugatan tersebut berkaitan dengan sengketa jual beli satu unit mobil Toyota HiAce Commuter M/T tahun 2019.
Dalam gugatan tertanggal 13 Oktober 2026, Sugiyanto mengaku membeli mobil Toyota HiAce berwarna putih dengan nomor polisi BE 7162 AO dari Johan pada 15 Agustus 2025 seharga Rp200 juta.
Penggugat mengklaim telah membayar Rp180 juta. Sementara sisa pembayaran sebesar Rp20 juta disepakati akan dilunasi setelah perbaikan kendaraan selesai.
Namun, saat mendatangi bengkel milik Johan pada 14 Maret 2026 untuk memeriksa kendaraan sekaligus menyelesaikan pembayaran, Sugiyanto mengaku mendapati bengkel tersebut tutup dan mobil yang dibelinya sudah tidak berada di lokasi.
Persoalan kemudian berkembang setelah muncul perbedaan identitas kendaraan. Sugiyanto menyebut mobil yang dibelinya memiliki nomor rangka JTFSS22P2K0188085 dan nomor mesin 2KDB019488.
Sementara itu, kendaraan yang dikaitkan dengan Ferdinan Marcos Tarigan dan PT Putra Karo Mandiri disebut memiliki nomor rangka serta nomor mesin berbeda.
Dalam gugatannya, Sugiyanto juga mempersoalkan laporan polisi yang dibuat Ferdinan Marcos Tarigan pada 9 Mei 2026 terkait dugaan pencurian dengan pemberatan. Ia meminta agar identitas kedua kendaraan diperiksa dan dicocokkan melalui dokumen serta pemeriksaan fisik resmi.
Sugiyanto turut menggugat PT Putra Karo Mandiri dan Astra Credit Companies (ACC) Lampung sebagai turut tergugat guna memperoleh kejelasan mengenai hubungan hukum serta dokumen pembiayaan kendaraan tersebut.
Akibat persoalan itu, penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil sebesar Rp390 juta dan kerugian immateriil Rp200 juta. Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi yang diajukan mencapai Rp590 juta.
Melalui gugatannya, Sugiyanto meminta majelis hakim menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik serta menyatakan Johan dan Ferdinan Marcos Tarigan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Penggugat juga meminta agar keduanya dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng.
Selain itu, Sugiyanto meminta Johan menyerahkan mobil Toyota HiAce tersebut setelah sisa pembayaran Rp20 juta dilunasi. Ia juga memohon majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap kendaraan yang saat ini disebut berada dalam pengamanan Deninteldam I/Bukit Barisan.
(Red)






