Buntut Dugaan Pemukulan Kepling, Komisi I DPRD Medan Desak Albena Boang Manalu Dinonaktifkan

DomaiNesia

MEDAN, Opung News – Komisi I DPRD Kota Medan mendesak agar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (P2D) Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu, dinonaktifkan dari jabatannya menyusul dugaan pemukulan terhadap seorang kepala lingkungan (kepling).

Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan bersama Inspektorat, Satpol PP, Bagian Hukum, serta pihak Kelurahan TSM II di ruang rapat Komisi I DPRD Medan, Selasa (17/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis. Dalam rapat itu, anggota Komisi I, Robi Barus, meminta Inspektorat segera mengeluarkan rekomendasi penonaktifan Albena apabila dugaan tindakan kekerasan tersebut terbukti.

“Kalau pemukulan itu benar adanya, maka Inspektorat harus mengeluarkan rekomendasi agar Albena dinonaktifkan. Bahkan, kalau benar ini pemukulan, sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana,” tegas Robi kepada Sekretaris Inspektorat Medan, Desy Chalizah Permataningtyas Harahap.

Menurut Robi, tindakan yang diduga dilakukan Albena tidak mencerminkan perilaku seorang aparatur sipil negara (ASN). Terlebih, tindakan tersebut diduga dilakukan terhadap kepling yang merupakan mitra kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

“Kepada kepling saja Satpol PP bertindak seperti itu, bagaimana pula kepada masyarakat kecil. Apa yang dilakukan saudara Albena sebagai Kabid di Satpol PP Kota Medan sudah mencoreng nama baik Pemko Medan. Kami di DPRD Medan sangat menyayangkan peristiwa ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Medan, Desy Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan, termasuk Albena dan Marudut Simanjuntak, Kepling TSM II.

Namun, menurut Desy, Inspektorat belum menemukan kepling yang disebut-sebut menjadi korban pemukulan.
“Jadi kita tidak menemukan kepling yang diduga dipukul tersebut. Di rekaman video juga tidak terlihat mana kepling yang dipukul, sehingga kepling yang dimaksud tidak bisa dipanggil karena kita tidak tahu orangnya.

Sampai saat ini juga tidak ada kepling yang melapor karena dipukul. Yang kita periksa itu Pak Marudut, kepling yang sempat bertengkar mulut dengan Pak Kabid (Albena),” jelasnya.

Meski demikian, Inspektorat tetap merekomendasikan sanksi disiplin terhadap Albena atas keributan yang terjadi dalam kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (14/11/2026)

Desy menyebutkan, sanksi yang direkomendasikan berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

“Hukumannya berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun,” ungkapnya.
Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, meminta Inspektorat tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak yang sudah dipanggil. Ia mendesak agar dugaan pemukulan terhadap kepling lainnya ditelusuri hingga tuntas.

“Kita jangan naif. Sudah pasti yang bersangkutan dipanggil oleh camatnya dan diminta memberikan klarifikasi seolah-olah tidak ada pemukulan. Sementara saat kejadian itu, saksi mata kepling dipukul Handy Talkie sangat banyak. Inspektorat jangan tutup mata,” tegas Reza.

Menanggapi desakan tersebut, Desy memastikan Inspektorat masih melakukan pengembangan dan penelusuran.

“Kita masih melakukan pengembangan. Apabila nantinya ditemukan kepling yang memang dipukul, tentu akan ada rekomendasi lainnya,” jawabnya.

Sebelumnya, Marudut Simanjuntak menceritakan kronologi keributannya dengan Albena saat kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan.

Ia mengaku sudah bergabung dalam barisan kepling lainnya sejak pukul 07.00 WIB, meskipun kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB.

“Saya sempat ke toilet untuk buang air kecil sekaligus istirahat sebentar. Saat mau kembali ke barisan, saya dilarang Pak Albena. Namun, saya tetap menerobos masuk ke barisan. Pak Albena lalu mendatangi saya dan menantang saya berkelahi sambil memajukan kepalanya ke arah saya,” tuturnya.

Marudut menegaskan dirinya tidak mengalami pemukulan. Namun, setelah keributan antara dirinya dan Albena, kembali terjadi keributan dengan kepling lainnya.

“Jadi ributnya bukan hanya sama saya, tetapi juga dengan kepling yang lain. Tapi saya tidak tahu yang mana keplingnya. Informasinya, kepling yang lain itu yang dipukul,” katanya.

Komisi I Sebut Albena Arogan dan Tidak Beretika

Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi I juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Albena. Robi Barus menilai tindakan dan sikap arogan yang ditunjukkan Albena telah mempermalukan Pemko Medan.

“Orang arogan seperti Albena ini harus diberikan sanksi tegas. Memangnya kepling ini robot, berbaris dua jam lebih karena menunggu Wali Kota Medan yang tidak on time, tetapi tidak boleh istirahat,” ketusnya.

Senada dengan Robi, Reza Pahlevi Lubis juga menyayangkan ketidakhadiran Albena dalam RDP tersebut.

Padahal, Albena telah diundang dan dinilai sebagai pihak yang paling penting untuk memberikan penjelasan.

“Sebenarnya saudara Albena itu harus hadir saat ini. Dia sudah kita undang sebelumnya, tetapi yang bersangkutan justru tidak hadir. Kasatpol PP hadir, tapi Albenanya malah tidak hadir. Ini orang tidak punya etika,” tegas Reza.

Sementara itu, anggota Komisi I, Edi Saputra, meminta Inspektorat bersikap objektif dalam menangani persoalan tersebut. Ia menegaskan tidak berpihak kepada Satpol PP maupun kepling.

Edi justru menyoroti keterlambatan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang menurutnya menjadi salah satu pemicu kericuhan dalam kegiatan tersebut.

“Acara dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB, kepling sudah disuruh datang pukul 07.00 WIB, sementara Wali Kota Medan baru datang pukul 09.00 WIB. Semua kericuhan ini sebenarnya karena satu hal, yaitu Wali Kota Medan yang tidak menghargai waktu. Wali Kota Medan harusnya bisa menghargai waktu,” ujar Edi.
(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *