MEDAN, Opung News – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumut mempercepat pembentukan dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.
Bobby menargetkan hingga akhir 2026 jumlah MPP di Sumut bertambah menjadi 11 daerah. Tiga MPP baru ditargetkan segera diresmikan di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias.
Menurut Bobby, keberadaan MPP tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi dan mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam mempercepat pemulihan pelayanan publik pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Bobby mengakui ketersediaan MPP di Sumut masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera.
“Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan penambahan tiga MPP baru, jumlah daerah yang memiliki MPP akan meningkat menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen dari total daerah di Sumut.
Bobby mengingatkan para kepala daerah agar pembangunan MPP tidak hanya berorientasi pada kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, faktor utama yang harus diperhatikan adalah lokasi strategis, kemudahan akses masyarakat, serta kelengkapan jenis pelayanan.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah. Yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung,” tegas Bobby.
Untuk mempercepat pembentukan MPP, Bobby menyarankan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan aset gedung yang sudah tersedia. Pemerintah daerah juga dapat menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Dengan langkah tersebut, pembangunan MPP dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus membebani anggaran daerah dalam jumlah besar.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan pemulihan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya merusak infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses terhadap layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi pemerintah karena menjadi bagian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah pusat mendorong terciptanya budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
“Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespons. Pemerintah tidak boleh kaku. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Budi Setiawan, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran perangkat daerah terkait.
( Red)
