MEDAN, Opung News – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersikap gentlemen dengan menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Ketua MPR RI, bukan sekadar menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutrisno menanggapi kabar mengenai niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kabar tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa sore.
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran dan Prabowo bertemu pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi hal tersebut, Sutrisno menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden merupakan hak pribadi pejabat yang bersangkutan. Menurutnya, pengunduran diri tidak memerlukan persetujuan ataupun penolakan dari DPR maupun MPR, termasuk Presiden.
“Selanjutnya Gibran Rakabuming Raka harus gentlemen menyampaikan pengunduran diri kepada Ketua MPR RI sebagai lembaga yang berhak melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Sutrisno.
Ia mengatakan, setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Ketua MPR RI, Gibran harus melepaskan seluruh atribut dan fasilitas yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, menurut Sutrisno, Gibran tidak lagi berhak menggunakan kendaraan dinas RI 2 maupun fasilitas resmi lainnya yang diperuntukkan bagi Wakil Presiden.
“Gibran harus segera meninggalkan rumah jabatan Wakil Presiden karena telah mengundurkan diri. Gibran juga tidak lagi memiliki akses ke Istana Negara secara bebas.
Gibran hanya boleh dikawal oleh satuan Paspampres untuk mantan Wakil Presiden, setara dengan Jusuf Kalla, Boediono, KH. Ma’ruf Amin,” ungkapnya.
Sutrisno juga berpandangan bahwa MPR RI selanjutnya tinggal memproses surat pengunduran diri tersebut melalui mekanisme konstitusional, termasuk pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden dan pemilihan Wakil Presiden yang baru sesuai ketentuan UUD 1945.
Selain persoalan pengunduran diri, Sutrisno menegaskan bahwa Gibran tetap harus menghadapi proses yang berkaitan dengan dugaan persoalan dokumen persyaratan pencalonannya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bareskrim Polri.
“Pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak menghentikan proses etika dan hukum baik di DKPP maupun di Bareskrim Polri,” tegasnya.
Ia bahkan menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden dapat menjadi bukti bahwa sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diloloskan.
“Maka semua pihak yang secara sengaja meloloskan Gibran sebagai calon Wali Kota Solo tahun 2020, dan sebagai calon Wakil Presiden tahun 2024 harus bertanggung jawab atas lolosnya Gibran sebagai calon,” pungkas Sutrisno.
Gibran Belum Resmi Mundur
Di sisi lain, hingga Selasa (10/11/2026) sore, Gibran belum secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo masih sebatas niat untuk mundur. Gibran juga masih meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen yang dimilikinya melalui PTUN.
Ketua DPR RI Puan Maharani, seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II, bahkan menegaskan bahwa status Gibran masih sebagai Wakil Presiden.
“Mas Gibran masih Wapres,” kata Puan.
Senada, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyatakan bahwa pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus melalui mekanisme konstitusional, termasuk sidang istimewa
Dengan demikian, niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Prabowo belum serta-merta mengubah statusnya sebagai Wakil Presiden sebelum adanya proses resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. (Red)
