MEDAN, Opung News – Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis S.Kom, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh kepala lingkungan (Kepling).
Pasalnya, hingga November 2026, upah pungut PBB yang menjadi hak para Kepling tersebut belum juga dibayarkan, meskipun mereka telah bekerja keras membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Desakan itu disampaikan Reza kepada awak media, Rabu (11/11/2026), menyikapi keluhan sejumlah Kepling yang mengaku belum menerima upah pungut PBB selama 11 bulan.
Menurut Reza, para Kepling telah bekerja sejak awal tahun dengan turun langsung ke lapangan, mendatangi rumah warga, mengantarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, serta membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizolimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka. Tolong perhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegasnya.
Reza juga membandingkan realisasi pembayaran upah pungut PBB tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, menurut dia, Kepling sudah menerima pembayaran tahap awal sekitar Mei 2025.
Namun, hingga November 2026, pembayaran upah pungut PBB tahun ini belum juga direalisasikan. Kondisi tersebut dinilai sebagai kemunduran yang harus segera mendapat perhatian serius dari Pemko Medan.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tetapi membayar haknya lambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, upah pungut bukan hadiah, belas kasihan, ataupun bonus dari pemerintah. Melainkan hak yang harus diberikan sesuai ketentuan atas pekerjaan yang telah dilakukan para Kepling.
“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang memang harus mereka terima,” tambahnya.
Lebih lanjut, Reza mengatakan Kepling merupakan ujung tombak Pemko Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka menjadi pihak pertama yang dihubungi warga ketika menghadapi berbagai persoalan, mulai dari banjir, warga sakit, urusan administrasi hingga persoalan pembayaran PBB.
Namun, ironisnya, kesejahteraan para Kepling justru dinilai belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik kalau Keplingnya sendiri tidak bersemangat karena haknya belum dibayar? Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai kalau orang yang bekerja memungutnya saja tidak dihargai?” tegas Reza.
Karena itu, ia mengingatkan Bapenda Kota Medan agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan hak dan kesejahteraan para Kepling yang turut berperan dalam pencapaian target tersebut.
“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” ujarnya.
Reza juga meminta Pemko Medan tidak menunggu para Kepling menyampaikan keluhan, menagih pembayaran, bahkan sampai persoalan tersebut viral di media sosial, baru kemudian mengambil tindakan.
Menurutnya, pemerintah harus proaktif dalam memenuhi kewajibannya, bukan justru menunggu munculnya keluhan dari para petugas di lapangan.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang membayar hak-haknya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah Kepling menyampaikan keluhan kepada PosRoha.com karena belum menerima upah pungut PBB tahun 2026. Padahal, pada tahun sebelumnya mereka telah menerima pembayaran tahap awal sekitar pertengahan tahun.( Red)
