MEDAN, Opung News – Komisi IV DPRD Kota Medan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya milik Alung di Jalan Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, setelah pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Selasa (10/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV menemukan adanya ketidaksesuaian antara izin bangunan dan aktivitas usaha. Bangunan yang memiliki izin gudang itu justru difungsikan sebagai bengkel.
Selain itu, bangunan tersebut juga diduga tidak memiliki gang kebakaran serta melanggar garis sempadan jalan (roilen). Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan warga yang bermukim di sekitar lokasi.
Paul menegaskan, pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kepatuhan terhadap aturan perizinan dan pengawasan bangunan di Kota Medan.
“Izin yang dimiliki adalah izin gudang, tetapi yang dibangun dan dioperasikan adalah bengkel. Izin dan fungsi bangunan jelas tidak sesuai. Ini bukan sekadar salah administrasi. Ini salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan,” tegas Paul.
Ia juga menilai keberadaan bangunan yang tidak sesuai ketentuan tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Peninjauan itu dipimpin langsung Paul Mei Anton Simanjuntak bersama anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru).
Pada kesempatan itu, Paul mengingatkan jajaran kelurahan agar lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap bangunan dan aktivitas usaha di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah adanya laporan masyarakat ataupun ketika DPRD turun langsung ke lapangan.
“Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi,” tegasnya.
Paul berharap Satpol PP segera mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan tersebut agar penegakan aturan berjalan sebagaimana mestinya.
(Red)
