MEDAN, Opung News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi, terdiri dari kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut dan sejumlah rumah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam penggeledahan yang berlangsung pada Senin-Selasa (9-10/11/2026), penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan di dua kantor dan empat rumah yang tersebar di sejumlah lokasi.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, di mana tujuh orang di antaranya telah dilakukan penahanan,” kata Budi dalam keterangan yang disampaikan Rabu (11/11/2026).
Adapun enam lokasi yang digeledah yakni Kantor Satker Wilayah I dan Kantor Satker Wilayah II BBPJN Sumut.
Selain itu, penyidik juga menggeledah dua rumah milik pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Mulyono, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumut.
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dan memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumut yang telah menjerat delapan orang sebagai tersangka.
Sementara itu, Mulyono belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi mengenai informasi penggeledahan di kediamannya di Kecamatan Medan Amplas. Meski nomor telepon selulernya berulang kali dihubungi dan terlihat aktif berdering, yang bersangkutan belum menjawab panggilan wartawan.
Sulaiman Harahap Bantah Diperiksa
Di tengah pengembangan penyidikan tersebut, nama Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, turut menjadi perhatian setelah beredar informasi bahwa dirinya telah diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (2/11/2026).
Informasi yang beredar di kalangan jurnalis Kota Medan itu menyebutkan pemeriksaan terhadap mantan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan BBPJN Sumut.
Bahkan, sejumlah jurnalis mengaku melihat dan sempat mengabadikan kehadiran Sulaiman di gedung lembaga antirasuah tersebut.
Namun, ketika dikonfirmasi, Sulaiman membantah kedatangannya ke KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara korupsi jalan.
“Ke Jakarta menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI). Saat ini abang lagi di Kabupaten Asahan,” katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11/2026).
Untuk memperkuat keterangannya, Sulaiman turut mengirimkan undangan kegiatan KPK dalam bentuk PDF yang berlangsung pada 2-3 November 2026.
“Iya sebagai Ketua Komwil 1 Sumatera,” ujarnya.
Ia juga mengirimkan foto saat mengikuti kegiatan di Kabupaten Asahan bertema Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang berlangsung pada 4-5 November 2026.
Ketika kembali dikonfirmasi mengenai informasi dan foto kehadirannya di Gedung Merah Putih pada waktu yang disebut-sebut sebagai jadwal pemeriksaan saksi kasus korupsi jalan, Sulaiman memberikan jawaban singkat.
“Iya, konsultasi sama anggota dewan,” ungkap mantan Kepala Inspektorat Daerah Kota Medan tersebut.
“Nggak ada,” tambahnya ketika ditanya apakah kedatangannya berkaitan dengan pemeriksaan kasus dugaan korupsi jalan BBPJN Sumut.
KPK Belum Jawab Spesifik soal Pemeriksaan Sulaiman
Sementara itu, KPK belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai informasi pemeriksaan Sulaiman Harahap pada 2 November 2026.
Ketika dikonfirmasi apakah benar Sulaiman pernah dimintai keterangan penyidik dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan Sumut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hanya menyampaikan bahwa tidak ada jadwal pemeriksaan atas nama tersebut pada hari konfirmasi.
“Hari ini tidak ada jadwal tersebut,” kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan itu belum menjawab substansi pertanyaan wartawan, yakni apakah Sulaiman pernah menjalani pemeriksaan pada Senin (2/11/2026), bukan mengenai ada atau tidaknya jadwal pemeriksaan pada Jumat (6/11/2026).
Dengan demikian, informasi mengenai dugaan pemeriksaan Sulaiman Harahap masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari KPK.
Pengembangan perkara korupsi jalan Sumut sendiri masih terus berjalan. Penggeledahan terhadap enam lokasi serta penyitaan barang bukti elektronik dan dokumen menunjukkan penyidik masih melakukan pendalaman untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka tersebut. ( Red)
