MEDAN, Opung News – Komisi IV DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan terkait rencana penggratisan ongkos angkutan bagi pelajar serta pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang), Selasa(10/11/2026)
Dalam RDP tersebut, Organda mengingatkan bahwa operasional BRT, termasuk bus listrik, berpotensi tidak efektif dan mubazir apabila tidak didukung angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau kawasan permukiman dan sekolah.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Medan, Senin (10/11/2026), dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, didampingi anggota Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti Universitas Sumatera Utara (USU), serta Organda Kota Medan.
Salah satu kesimpulan RDP tersebut adalah hasil pembahasan akan segera dikonsultasikan kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mekanisme pemberian layanan angkutan gratis bagi pelajar memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga, mengapresiasi Komisi IV DPRD Medan yang telah dua kali menggelar RDP untuk mendorong realisasi program angkutan gratis bagi pelajar.
Menurut Jaya, terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2023 sebenarnya telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pelayanan angkutan umum gratis bagi pelajar.
Namun, realisasi kebijakan tersebut harus didukung payung hukum yang jelas, salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang angkutan umum.
“Untuk merealisasikan ini, tentu harus ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah tentang angkutan umum,” ujar Jaya.
Ia menilai Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 sudah perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dan modernisasi sistem transportasi saat ini.
“Perda yang lama sudah tidak relevan lagi. Angkutan sudah bergerak ke arah modern, tetapi regulasinya masih tertinggal. Untuk itu perlu kajian bersama akademisi agar ke depannya tidak menjadi persoalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaya menjelaskan kehadiran bus listrik maupun BRT belum otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan transportasi masyarakat secara menyeluruh. Sebab, layanan BRT hanya melintasi koridor jalan utama dan belum menjangkau jalan-jalan kecil di kawasan permukiman maupun sekolah yang berada jauh dari jalur utama.
Padahal, selama ini kawasan tersebut dilayani angkutan kota yang memiliki trayek hingga ke lingkungan permukiman.
“Jangan sampai APBD yang dibayarkan untuk bus listrik menjadi mubazir. Kalau BRT tidak memiliki feeder atau angkutan pengumpan yang menyuplai penumpang, BRT akan berjalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani,” ungkap Jaya.
Karena itu, Organda meminta pemerintah menyiapkan sistem feeder yang terintegrasi dengan layanan BRT. Angkutan pengumpan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penumpang dari kawasan permukiman menuju koridor BRT, termasuk memberikan layanan gratis bagi pelajar.
“Feeder itu kuncinya. Tanpa feeder, BRT hanya menjadi proyek di jalan besar, bukan solusi transportasi bagi pelajar,” tambahnya.
Jaya menegaskan, kebijakan penggratisan ongkos pelajar tidak boleh sekadar menjadi jargon. Pemerintah harus memastikan adanya payung hukum, kajian akademis, sistem feeder, serta kepastian alokasi anggaran.
Menurutnya, apabila hanya layanan BRT yang digratiskan, sementara angkutan kota yang selama ini menjangkau sekolah-sekolah di jalan kecil justru tersisih, maka kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan transportasi masyarakat.
“Kalau hanya BRT yang digratiskan, tetapi angkot yang selama ini mengantar pelajar ke sekolah-sekolah di jalan kecil justru dimatikan, yang terjadi bukan modernisasi, melainkan pemiskinan sistem transportasi,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Medan pun menegaskan pentingnya segera melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan agar mekanisme angkutan gratis bagi pelajar dapat direalisasikan secara teknis dan memiliki kepastian hukum.
Organda berharap modernisasi transportasi di Kota Medan tidak hanya berorientasi pada pengadaan bus listrik dan pembangunan koridor utama, tetapi juga memastikan konektivitas hingga ke kawasan permukiman dan sekolah.
“Medan tidak butuh sekadar bus listrik yang gagah di jalan utama. Medan membutuhkan sistem transportasi yang sampai ke depan sekolah pelajar, sampai ke gang perumahan, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Kalau tidak, BRT hanya akan menjadi proyek mahal yang melintas, tetapi tidak melayani,” cetus Jaya. (Red)
