JAKARTA, Opung News – Partai Gerindra mendesak Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara tersebut diminta tidak berhenti pada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi harus mengungkap aktor intelektual, pemberi perintah, hingga pihak yang mendanai aksi tersebut.
Desakan itu disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Dr H Sugiat Santoso, SE, SH, MSP, Rabu (4/11/2026). Ia menegaskan, penyidik harus membongkar seluruh pihak yang diduga berada di balik aksi penyadapan tersebut.
“Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana,” tegas Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI.
Sugiat mengapresiasi langkah Kapolri, Bareskrim, dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dalam menindak perwira tinggi yang diduga melanggar hukum. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan.
Ia juga meminta penyidik mendalami motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Termasuk kemungkinan adanya kejahatan informasi, kepentingan politik untuk mengganggu stabilitas nasional, hingga keterlibatan jaringan eksternal.
“Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain,” ujarnya.
Sugiat menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan biasa.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kejahatan siber atau pelanggaran etik, tetapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.
“Tindakan menyadap Presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya harus diseret ke muka hukum,” tegasnya.
Sekretaris DPD Gerindra Sumut itu kembali mendorong Bareskrim mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Selain mengungkap aktor intelektual dan penyandang dana, ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi dan intelijen di lingkungan pengamanan Presiden.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap personel yang berada di lingkaran terdekat kepala negara juga perlu dilakukan guna memastikan tidak ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aksi serupa.
Meski demikian, Sugiat menegaskan dugaan penyadapan tersebut tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan. Ia memastikan agenda strategis Presiden Prabowo tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Di akhir keterangannya, Sugiat mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum.(red)
