NABIRE, OPUNGNEWS.COM – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan komitmen pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan. Dalam penertiban tambang PT Kristalin Ekalestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, tim menemukan aktivitas penambangan emas tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di lahan seluas 275,9025 hektare.
Penertiban tersebut dilakukan di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI, Kapolri, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sjafrie, selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, menegaskan penertiban kawasan hutan dilaksanakan melalui koordinasi 12 kementerian dan lembaga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Ia menyatakan berbagai tantangan di lapangan tidak boleh menghambat upaya pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, sinergi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan penertiban berjalan efektif dan terkoordinasi.
Tambang Beroperasi Tanpa Persetujuan Kawasan Hutan
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menjelaskan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Ekalestari dilakukan setelah tim gabungan melakukan verifikasi terhadap aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.
Berdasarkan hasil verifikasi, tim menemukan kegiatan penambangan emas tanpa PPKH, baik di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Luas kawasan yang terdampak mencapai 275,9025 hektare. Dari jumlah tersebut, 170,4459 hektare berada di dalam WIUP, sedangkan 105,4566 hektare lainnya berada di luar wilayah izin pertambangan.
Selain persoalan penggunaan kawasan hutan, tim juga menemukan masalah terkait kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Burhanuddin menyebut pencabutan izin tersebut mengacu pada Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Ketentuan itu mengatur pencabutan izin apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
Dengan dicabutnya IUP tersebut, PT Kristalin Ekalestari tidak lagi dapat menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan izin yang telah dicabut.
Meski demikian, perusahaan tetap harus menyelesaikan kewajiban yang masih melekat, termasuk pemulihan lingkungan serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Pengelolaan Tambang Harus Perhatikan Lingkungan dan Masyarakat
Pemerintah juga menekankan bahwa penertiban pertambangan tidak hanya bertujuan menegakkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
Burhanuddin mengingatkan pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pengelolaan selanjutnya diarahkan melalui badan usaha milik negara dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pemulihan kawasan terdampak, pemenuhan kewajiban kepada negara, serta perlindungan hak masyarakat adat dan pekerja.
Penertiban tambang PT Kristalin Ekalestari di Nabire menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.
Pemerintah berharap langkah tersebut tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat serta seluruh rakyat Indonesia. (AKBAR)
