JAKARTA, Opung News – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami informasikan kepada seluruh masyarakat, memang benar pagi tadi Bapak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Namun, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran.
Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, sekaligus juga kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran. Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.
Rencana pengunduran diri Gibran tersebut mencuat di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan mantan Wali Kota Solo itu.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang berkaitan dengan putusan MA dan MK.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons putusan MA dan MK tersebut, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya tersebut.
Ia menyatakan dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).( CNN)
