MEDAN, OPUNG NEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mencari solusi menghadapi tantangan pembangunan daerah menyusul penurunan anggaran pada 2027. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun yang menjadi utang dari 2026 ke 2027.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja agar program pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah bersama akademisi USU di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
FGD tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan kalangan akademisi USU untuk menginventarisasi berbagai persoalan pembangunan sekaligus merumuskan solusi konkret berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumut, Timur menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Sebaliknya, pemerintah harus semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran dan memastikan setiap program memiliki dampak nyata.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil atau money follows result. Belanja daerah perlu diarahkan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja rutin.
“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah sektor prioritas yang membutuhkan dukungan kajian dan riset akademisi. Di antaranya peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar juga menjadi perhatian, khususnya pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Pemprov Sumut juga memprioritaskan penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar, meliputi pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
Pemerataan pembangunan antarwilayah turut menjadi agenda penting, terutama di kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut.
Pengembangan wilayah diharapkan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal masing-masing daerah.
Di sisi lain, peningkatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah juga membutuhkan dukungan penelitian, evaluasi manfaat program, serta inovasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan, USU berkomitmen mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep Kampus Berdampak.
Menurut Hinsar, selama ini kegiatan penelitian di perguruan tinggi cenderung berjalan satu arah, yakni kampus menghasilkan riset untuk kemudian disampaikan kepada pengguna. Melalui kolaborasi ini, USU ingin mengubah pendekatan dengan terlebih dahulu menyerap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ Setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” kata Hinsar.
Ia menambahkan, pimpinan USU saat ini tengah mendorong transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Karena itu, berbagai persoalan yang disampaikan kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota dalam FGD akan dihimpun melalui formulir khusus untuk selanjutnya diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.
USU memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sumut berharap keterbatasan anggaran pada 2027 tidak menghambat pelaksanaan program prioritas. Dukungan riset akademisi diharapkan mampu membantu pemerintah menentukan kebijakan yang tepat, meningkatkan efektivitas belanja, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Red)
