MEDAN, Opung News – Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengelola atau petugas Taman Budaya Medan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap seniman yang hendak menggunakan fasilitas kesenian.
Yulhasni menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak boleh membiarkan praktik pungutan tanpa dasar hukum dan mekanisme yang transparan berlangsung di fasilitas publik. Terlebih, Taman Budaya seharusnya menjadi ruang kreativitas dan ekspresi bagi para seniman.
“Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan liar terhadap seniman, Wali Kota Medan harus berani mencopot yang bersangkutan dari tugasnya. Jangan hanya memberikan teguran atau memindahkan orangnya. Harus ada tindakan tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang,” tegas Yulhasni dalam keterangannya di Medan.
Menurutnya, Taman Budaya Medan memiliki fungsi strategis sebagai wadah pengembangan dan pelestarian kesenian.
Fasilitas tersebut semestinya memberikan kemudahan bagi seniman untuk berlatih, berkarya, dan menampilkan kreativitas, bukan justru membebani mereka dengan pungutan yang tidak jelas.
Ia menilai, dugaan pungutan terhadap seniman di Taman Budaya Medan bukan persoalan baru. Pada Juli 2024, sejumlah seniman yang tergabung dalam Konsorsium Seniman Medan pernah mempersoalkan permintaan pembayaran sebesar Rp200.000 untuk penggunaan ruang latihan.
Persoalan itu sempat menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media. Bahkan, pada 31 Juli 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diberitakan mengganti tiga pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Taman Budaya menyusul munculnya dugaan pungutan liar.
Menurut Yulhasni, kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemko Medan untuk membenahi sistem pengelolaan Taman Budaya agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas, dan apakah ada pungutan yang memang memiliki dasar aturan,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemko Medan membuka seluruh ketentuan penggunaan fasilitas Taman Budaya secara transparan, termasuk tarif resmi apabila memang terdapat biaya yang dibenarkan berdasarkan peraturan.
Setiap pungutan, lanjutnya, harus memiliki landasan hukum, disertai bukti pembayaran resmi, serta tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh petugas.
Selain mendesak pencopotan oknum yang terbukti melakukan pungli, Yulhasni meminta Wali Kota Medan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Taman Budaya. Ia juga mendorong dibukanya saluran pengaduan bagi komunitas seni agar masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, pembenahan Taman Budaya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Taman Budaya harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah bersama bagi seniman. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan kemudahan bagi mereka yang ingin berkarya. Jangan sampai seniman justru merasa asing di rumah kebudayaannya sendiri,” pungkas Yulhasni. (Red)
Dosen UMSU Yulhasni
