MEDAN, Opung News – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bentuk karma politik dan berlakunya hukum tabur tuai.
Menurut Sutrisno, pola pemaksaan pengunduran diri yang sebelumnya dialami Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kini justru terjadi di tubuh PSI.
“Sekitar dua tahun yang lalu, Airlangga Hartarto ‘dipaksa’ mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8/2024), yang diumumkan secara terbuka pada Minggu (11/8/2024),” kata Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Saat itu, Airlangga menyampaikan bahwa keputusannya mundur diambil untuk menjaga keutuhan Partai Golkar sekaligus memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Meski Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut, tetapi publik tahu ada pihak yang memberi tekanan kepada Airlangga,” ujar Sutrisno, yang juga menjabat Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran).
Kini, dua tahun berselang, Sutrisno menilai tiga elite PSI mengalami nasib serupa. Mereka adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PSI; Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wamendukbangga sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PSI; serta Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan yang juga mantan Ketua Umum DPP PSI.
“Ketiganya ‘dipaksa’ atau ‘terpaksa’ mundur dari PSI,” tegas Sutrisno.
Giring Ganesha Djumaryo sebelumnya menyatakan mundur dari keanggotaan PSI dengan alasan sudah tidak sejalan dengan partai tersebut.
Sementara itu, Raja Juli Antoni mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal sekaligus seluruh aktivitas di PSI pada Senin (9/11/2026). Pernyataan itu disampaikan tidak lama setelah Giring menyatakan mundur.
Sutrisno kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan tekanan politik yang sebelumnya dialami Airlangga Hartarto.
“Pihak yang melakukan tekanan terhadap Airlangga seharusnya menyadari bahwa dalam dunia politik berlaku hukum tabur tuai. Kita akan menuai dari bibit yang kita tabur,” ungkapnya.
Menurut Sutrisno, kekuasaan yang dahulu menekan Airlangga kini justru menghadapi situasi serupa dengan mundurnya tiga elite PSI.
“Kekuasaan yang jumawa menekan dan memaksa mundur Airlangga, akhirnya menuai ketika ada kekuasaan baru yang memaksa mundur Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” sebutnya.
Ia juga menyoroti waktu pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut yang dinilainya bukan sebuah kebetulan. Ketiganya mundur beberapa jam menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 dan pembukaan Masa Persidangan II DPR RI.
Sutrisno menyebut salah satu agenda yang kemungkinan dibahas adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Hal itu, menurutnya, berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan sebagai Wakil Presiden.
“Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut hanya beberapa jam sebelum Indonesia memperingati Hari Pahlawan (10/11/2026), beberapa jam sebelum Sidang Paripurna Pembukaan Persidangan II Masa Sidang II DPR RI dengan salah satu agendanya kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI tentang Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden karena tidak lagi (tidak pernah) memenuhi syarat (tidak ada ijazah SMA atau setara) sebagai Wakil Presiden,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menduga pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut merupakan upaya menyelamatkan diri dari keterkaitan dengan kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo”.
Menurut dia, kelompok tersebut kehilangan pengaruh setelah LSP dan sejumlah pihak yang disebutnya sebagai komplotan ditangkap.
“Sejak LSP dan komplotannya ditangkap, Geng Solo tidak lagi memiliki amunisi untuk bertarung pun bertahan. Maka cara terbaik adalah cuci tangan demi menyelamatkan diri sendiri dan kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Ia menilai PSI yang selama ini disebutnya gemar menampung elite dan kader dari partai lain, kini justru ditinggalkan oleh sejumlah elitenya sendiri.
“Partai yang gemar membajak elite partai lain, dan bangga menampung kader-kader pecatan partai lain, kini ditinggal elite sendiri. PSI mendapat karma politik ditinggal elitenya, ibarat pepatah senjata makan tuan,” kata Sutrisno.
Selain itu, Sutrisno menghubungkan pengunduran diri tiga elite PSI dengan pernyataan sejumlah tokoh politik yang mengaku menjadi korban dugaan penyadapan ilegal.
Menurutnya, sejumlah elite politik mengklaim masuk dalam daftar sekitar 6.000 orang yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai komplotan.
“Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut bersamaan dengan reaksi para elite politik yang ‘cuci tangan’ dengan klaim dirinya masuk dalam 6.000 (6K) korban penyadapan ilegal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan komplotannya, agar tidak masuk dalam kelompok LSP yang diduga merencanakan makar,” kata Sutrisno.
Ia juga menyoroti sejumlah pejabat pemerintah dan elite politik yang sebelumnya disebutnya dekat dengan LSP, tetapi belakangan mengaku sebagai korban penyadapan.
Sutrisno menegaskan, klaim tersebut belum didukung bukti yang dipublikasikan secara resmi.
“Pengakuan sepihak dari sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto tidak didasarkan pada bukti. Bareskrim Polri belum pernah merilis daftar 6K yang disadap secara ilegal oleh LSP dan komplotannya,” ujarnya.
“Pengakuan sepihak tersebut sebagai upaya memposisikan diri sebagai korban, padahal sekian lama sangat akrab dengan LSP,” pungkas Sutrisno. (Red)
