JAKARTA, Opung News – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan akses informasi, transparansi pelayanan, serta pelibatan masyarakat. Berbagai strategi tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 itu digelar di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya, Surya menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman Pemprov Sumut dalam memberikan pelayanan informasi publik. Di antaranya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan biaya terjangkau dan prosedur sederhana.
Selain itu, Pemprov Sumut juga berupaya bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Surya menekankan, pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, serta mengedepankan sikap sopan dan santun.
“Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik,” ujar Surya.
Lebih lanjut, Surya mengungkapkan salah satu strategi yang diterapkan Pemprov Sumut untuk memperkuat keterbukaan informasi adalah menggelar konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut menerapkan sistem rotasi atau giliran bagi setiap perangkat daerah dan BUMD untuk menyampaikan berbagai program, kegiatan, serta capaian kepada media dan masyarakat.
Melalui mekanisme tersebut, seluruh perangkat daerah dan BUMD memiliki kesempatan yang sama untuk mempublikasikan kinerja dan program masing-masing.
Dengan demikian, informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
Surya berharap, berbagai strategi tersebut dapat menjadikan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban badan publik, melainkan juga sarana memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Selain itu, keterbukaan informasi diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
(Red)
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi badan publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
