MEDAN, OPUNG NEWS – Kesaksian mantan Pimpinan Bank Sumut KCP Krakatau, Zakiyuddin Harahap, bakal menjadi salah satu hal penting dalam mengungkap perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) kepada CV Hasian Abadi Group yang mengakibatkan kerugian negara Rp2,29 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ucok Yoantha, memastikan akan menghadirkan Zakiyuddin sebagai saksi dalam persidangan perkara yang menjerat Direktur CV Hasian Abadi Group, Farah Hasmina Harahap.
“Iya benar, kita akan menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Zakiyuddin Harahap selaku mantan Pimpinan Bank Sumut KCP Krakatau,” kata Ucok Yoantha kepada wartawan seusai persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ucok, Zakiyuddin merupakan pejabat yang menyetujui fasilitas kredit yang diajukan Farah selaku debitur.
“Tentu kehadiran saksi Zakiyuddin akan menjadikan perkara ini semakin terang benderang,” ujarnya.
Saat ditanya apakah status Zakiyuddin berpeluang berubah dari saksi menjadi tersangka, Ucok tidak memberikan jawaban tegas.
“Itu kewenangan penyidik, bukan Penuntut Umum,” katanya.
Teken Persetujuan Kredit Rp3 Miliar
Nama Zakiyuddin memang tercantum dalam dakwaan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group pada 2012.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/11/2026), Zakiyuddin disebut menandatangani dokumen persetujuan pembukaan kredit senilai Rp3 miliar bersama Farah Hasmina Harahap selaku direktur perusahaan dan Eko Handoko Hasian.
Penandatanganan tersebut dilakukan pada 20 April 2012, setelah permohonan kredit diproses hingga mendapatkan persetujuan pimpinan cabang.
JPU menguraikan, persoalan bermula pada 2 April 2012 ketika Farah bersama Eko Handoko Hasian mendatangi Bank Sumut KCP Krakatau untuk mengajukan fasilitas KRK sebesar Rp3 miliar dengan jangka waktu 12 bulan. Kredit tersebut diajukan sebagai tambahan modal usaha perusahaan yang bergerak di bidang properti.
Namun, menurut JPU, pengajuan kredit itu bermasalah karena CV Hasian Abadi Group belum resmi berdiri saat permohonan diajukan.
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 127, perusahaan tersebut baru didirikan pada 14 April 2012 atau 12 hari setelah pengajuan kredit. Farah tercatat sebagai direktur, sedangkan Eko Handoko Hasian sebagai pesero komanditer.
Bahkan, surat keterangan notaris tertanggal 18 April 2012 menyebutkan sejumlah perizinan perusahaan, seperti SIUP, TDP dan izin gangguan (HO), masih dalam proses pengurusan.
Padahal, berdasarkan pedoman perkreditan, badan usaha yang mengajukan fasilitas KRK harus memiliki legalitas dan perizinan usaha serta telah beroperasi secara komersial minimal dua tahun.
Kredit Tetap Disetujui Meski Legalitas Dipersoalkan
Dalam proses pengajuan, Farah menyebut CV Hasian Abadi Group memiliki usaha properti di Kompleks Tasbih Blok YY Nomor 186. Sementara proyek pembangunan perumahan yang menjadi dasar analisis kelayakan usaha disebut berada di Jalan Sepakat, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
Namun, JPU mengungkapkan proyek pembangunan perumahan tersebut bukan merupakan usaha CV Hasian Abadi Group. Perusahaan juga disebut belum memiliki kegiatan usaha maupun proyek ketika permohonan kredit diajukan.
Meski demikian, proses analisis kredit tetap berjalan hingga permohonan pinjaman Rp3 miliar disetujui.
Dalam perkara ini, Lutfi Putra Lesmana yang saat itu menjabat Pelaksana Madya Bank Sumut KCP Krakatau disebut berperan dalam proses analisis dan penilaian agunan.
JPU menguraikan, Lutfi bersama sejumlah petugas melakukan taksasi agunan dan peninjauan lokasi proyek.
Hasilnya dituangkan dalam Daftar Laporan Taksasi tertanggal 15 April 2012. Nilai umum agunan ditaksir mencapai Rp6 miliar, sedangkan nilai bank sebesar Rp4,5 miliar.
Sehari kemudian, Lutfi membuat Memorandum Pengusulan Kredit. Dalam dokumen tersebut, ia menyebut perusahaan telah memiliki perizinan, berpengalaman, mempunyai infrastruktur, serta dinilai memiliki kemampuan sangat baik dalam menyelesaikan kewajiban kredit.
Padahal, menurut JPU, perusahaan baru didirikan pada 14 April 2012 dan sejumlah perizinannya masih dalam pengurusan.
Lutfi juga didakwa tidak melakukan sejumlah tahapan penting, mulai dari verifikasi keabsahan dokumen, konfirmasi legalitas usaha hingga analisis kelayakan kredit sesuai ketentuan internal.
Setelah proses pengusulan, permohonan kredit diteruskan kepada pimpinan cabang hingga akhirnya disetujui dan ditandatangani Zakiyuddin pada 20 April 2012.
JPU juga mengungkapkan bahwa fasilitas KRK seharusnya digunakan sesuai perkembangan pekerjaan di lapangan. Penarikan dana wajib disertai pemantauan progres pembangunan perumahan sesuai tujuan pemberian kredit.
Namun, dalam dakwaan disebutkan tidak terdapat penyerahan laporan progres pembangunan perumahan di lokasi agunan. Lutfi juga didakwa tidak melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek selama penarikan kredit berlangsung.
Atas rangkaian perbuatan tersebut, Farah dan Lutfi didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.290.469.309,15.
Nilai kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group di KCP Krakatau tahun 2012.
Dalam perkara ini, Farah didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atau, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Usai mendengarkan dakwaan, Ketua Majelis Hakim As’ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan perlawanan atau eksepsi pada persidangan pekan depan. (Red)
