MEDAN, Opung News – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Pusat menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun. Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan bencana.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Provinsi Sumut di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Jalan Imam Bonjol, Medan Polonia, Senin (16/11/2026).
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumut Bobby Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, serta sejumlah unsur terkait.
Dalam rakor tersebut, Bobby Nasution menegaskan telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk memastikan informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) disampaikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.
Selain penyebarluasan informasi, pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan titik-titik evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan luapan air maupun tanah longsor.
“Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi agar benar-benar menginformasikan sampai ke masyarakat untuk bisa waspada,” kata Bobby.
Sementara itu, Menko PMK Sugiono mengatakan, rakor tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan bencana sekaligus menyamakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun.
Evaluasi dilakukan menyusul bencana yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara akibat Siklon Senyar.
Berdasarkan laporan BMKG, perubahan iklim global turut menyebabkan pergeseran pola cuaca yang signifikan antara wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
“Kita koordinasi sama pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan beberapa kabupaten/kota yang kemarin pada saat Siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh.
Ini menjadi pegangan dalam rangka merencanakan upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujar Sugiono.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah mempercepat normalisasi aliran sungai, terutama untuk mengatasi tingginya sedimentasi akibat banjir bandang sebelumnya.
Menurutnya, normalisasi sungai penting dilakukan guna mengurangi risiko luapan air sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa.
Sugiono juga mengungkapkan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perhatian tersebut ditunjukkan melalui beberapa kali rapat terbatas dalam dua pekan terakhir.
Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan Pemerintah Pusat siap mengakomodasi permintaan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi peningkatan intensitas hujan.
Ia menyebutkan, Gubernur Aceh telah mengirimkan surat permohonan kepada BNPB agar OMC dilaksanakan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah tersebut. Tawaran serupa juga telah disampaikan kepada Gubernur Sumut.
“Gubernur Provinsi Aceh sudah mengirim surat kepada kami untuk meminta operasi modifikasi cuaca dalam rangka mengurangi jumlah intensitas hujan di wilayah Aceh.
Kemudian juga sudah kami tawarkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Kristomei.
Kristomei menegaskan, OMC bukan bertujuan menghilangkan hujan sepenuhnya, melainkan mengendalikan dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah tertentu sehingga potensi banjir dapat ditekan.
Selain OMC, BNPB juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan daerah, pemutakhiran kajian risiko bencana, serta pelibatan kalangan akademisi dan para ahli kebencanaan.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat mitigasi bencana dalam jangka panjang, termasuk melalui penanganan pendangkalan sungai. Dengan demikian, risiko bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan dan kejadian serupa tidak terus berulang. ( Red)






