MEDAN, Opung News – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaikkan honorarium kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Pasalnya, insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang selama ini diterima dinilai belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab para kader dalam melayani masyarakat.
Selain meminta kenaikan honorarium, Rajudin juga mendesak Pemko Medan memperbaiki mekanisme pembayaran agar insentif dapat dicairkan secara rutin setiap bulan, bukan tiga bulan sekali seperti yang selama ini berlaku.
Hal tersebut disampaikan Rajudin kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), menyikapi aspirasi para kader Posyandu di Kota Medan yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan.
Menurut Rajudin, kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita.
“Para kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita,” katanya.
Karena itu, ia menilai sudah sepatutnya Pemko Medan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para kader dengan mempertimbangkan kenaikan honorarium yang lebih layak dan proporsional sesuai beban kerja serta tanggung jawab mereka.
“Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Rajudin juga menyoroti pencairan honorarium yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap ke depan pembayaran insentif dapat dilakukan setiap bulan secara rutin dan tepat waktu.
Menurutnya, kepastian pembayaran merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian para kader yang selama ini membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meski dihadapkan dengan berbagai keterbatasan.
“Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak mereka juga harus diperhatikan. Pembayaran honorarium harus dilakukan tepat waktu dan rutin setiap bulan,” ujarnya.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan ini berharap Pemko Medan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan konkret serta dukungan penganggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bukan semata-mata persoalan honorarium, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka sekaligus investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jika kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pelayanan tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. ( Red?






