MEDAN, Opung News – Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mengecam dugaan pemukulan terhadap seorang Kepala Lingkungan (Kepling) oleh oknum personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan.
Afandi menegaskan, tindakan kekerasan terhadap sesama aparatur pemerintahan tidak dapat dibenarkan dengan alasan penegakan disiplin maupun aturan. Menurutnya, ketegasan dalam menjalankan tugas harus tetap mengedepankan etika, profesionalisme, dan sikap saling menghormati.
Insiden dugaan pemukulan menggunakan alat komunikasi handy talkie (HT) tersebut menjadi sorotan setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa itu juga memunculkan keprihatinan terkait pola komunikasi dan hubungan kerja antara Satpol PP dengan para Kepling di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Kepling itu manusia. Kepling itu bukan samsak tinju. Tegas boleh, arogan jangan. Menegakkan Perda boleh, memukul Kepling jangan,” tegas Afandi kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Afandi ini menilai, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran Pemko Medan.
Sebab, setiap persoalan kedisiplinan aparatur seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan teguran sesuai ketentuan, bukan dengan tindakan fisik atau perlakuan yang merendahkan martabat seseorang.
Menurutnya, perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara Satpol PP dengan Kepling tidak boleh menjadi alasan munculnya sikap arogan maupun perlakuan tidak pantas.
Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepling merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan yang berhadapan langsung dengan warga serta menjadi penghubung dalam menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari ketertiban, kebersihan, keamanan hingga masalah sosial.
Sementara Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Karena itu, hubungan kerja kedua unsur tersebut harus dibangun atas dasar koordinasi, komunikasi, dan saling menghormati.
“Jangan sampai perbedaan kewenangan justru melahirkan sikap merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa. Dalam pemerintahan, semua aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang harus dikedepankan adalah kerja sama untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Afandi juga mendesak Pemko Medan mengevaluasi pola pembinaan dan mekanisme penegakan disiplin di lingkungan aparatur, termasuk tata cara penyampaian instruksi maupun teguran saat apel dan kegiatan kedinasan lainnya.
Baginya, kedisiplinan tidak harus dibangun melalui intimidasi. Sebaliknya, disiplin yang baik akan tumbuh apabila setiap aparatur memahami tanggung jawab, mematuhi aturan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
Ia berharap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjadi teladan dalam membangun budaya kerja profesional, mengedepankan komunikasi santun, serta menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan antaraparat.
Selain itu, Afandi meminta Pemko Medan memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Kepling. Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan, mereka membutuhkan pembinaan, penguatan kapasitas, perlindungan, serta penghargaan yang layak atas tanggung jawab yang diemban.
“Kepling adalah orang-orang yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Karena itu, keberadaan dan peran mereka harus dihargai. Jangan hanya dituntut menjalankan tugas, tetapi hak, martabat, dan perlindungan mereka juga harus diperhatikan,” katanya.
Afandi menambahkan, dugaan pemukulan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pribadi antara Kepling dan personel Satpol PP. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki pola hubungan kerja sekaligus membangun lingkungan birokrasi yang lebih sehat dan profesional.
Ia meminta pihak terkait segera melakukan klarifikasi dan evaluasi secara objektif agar persoalan tersebut menjadi terang. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kesan pembiaran.
“Kedisiplinan tetap penting, namun penghormatan terhadap martabat setiap aparatur, termasuk Kepala Lingkungan, juga harus dijaga. Jangan sampai aparatur yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru mempertontonkan tindakan yang tidak mencerminkan etika pemerintahan,” ujarnya.
Afandi mengajak seluruh jajaran Pemko Medan membangun budaya kerja yang mengedepankan ketegasan tanpa arogansi, kedisiplinan tanpa intimidasi, serta koordinasi tanpa saling merendahkan.
“Mari kita bangun pemerintahan Kota Medan yang tegas, humanis, dan saling memuliakan. Sebab, tujuan utama seluruh aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.( Red)






