MEDAN, Opung News – Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan anggaran pembangunan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menempatkan kebutuhan pendidikan sebagai salah satu prioritas, terutama di tengah masih adanya sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Wilayah Rembuk Pemuda Sumatera Utara, Ir. Muhammad Rizki Fadillah, S.T., menanggapi sorotan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, terkait alokasi anggaran rehabilitasi sejumlah fasilitas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Sebelumnya, Tia mempertanyakan alokasi anggaran rehabilitasi pos jaga dan pendopo rumah dinas Wali Kota Medan yang masing-masing disebut mencapai sekitar Rp400 juta. Dengan demikian, total anggaran untuk kedua fasilitas tersebut diperkirakan mencapai Rp800 juta.
Di sisi lain, Tia menyoroti kebutuhan perbaikan sarana pendidikan tingkat SD dan SMP yang dinilai belum mendapatkan perhatian anggaran secara sebanding. Ia juga mendorong agar rehabilitasi sekolah dilakukan berdasarkan survei langsung terhadap kondisi bangunan dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Rizki menilai sorotan itu menjadi pengingat penting agar kebijakan pembangunan daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menetapkan skala prioritas secara tepat.
“Menurut saya, pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Kita tentu memahami bahwa fasilitas pemerintahan juga membutuhkan pemeliharaan. Namun, ketika masih terdapat sekolah yang membutuhkan perbaikan ruang belajar maupun fasilitas pendukung, sudah sewajarnya skala prioritas anggaran menjadi perhatian bersama,” ujar Rizki.
Perencanaan Anggaran Harus Berbasis Kondisi Lapangan
Rizki mengatakan, perencanaan anggaran pendidikan idealnya disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab, setiap sekolah memiliki tingkat kebutuhan dan kerusakan bangunan yang berbeda sehingga penentuan prioritas rehabilitasi harus didukung pendataan serta survei teknis yang memadai.
Menurutnya, sekolah dengan kondisi bangunan yang membutuhkan penanganan mendesak harus mendapatkan perhatian sesuai tingkat urgensinya. Dengan demikian, pengalokasian anggaran tidak sekadar terlihat merata secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan.
“Jangan sampai pendekatan pemerataan justru mengabaikan sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih serius. Perencanaan harus berbasis data dan kondisi aktual. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan belajar yang aman dan layak. Hal itu mencakup kondisi ruang kelas, sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Pengawasan Publik Penting untuk Perbaikan Pembangunan
Rizki juga menilai perhatian yang disampaikan Tia Ayu Anggraini merupakan bagian dari fungsi pengawasan wakil rakyat dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap berbagai masukan dan sorotan terhadap kebijakan anggaran dapat ditindaklanjuti melalui penjelasan terbuka, penyajian data yang jelas, serta komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Masukan dan pengawasan merupakan bagian dari proses pembangunan. Kita tidak perlu memandangnya sebagai pertentangan. Justru melalui dialog yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang perlu disempurnakan,” ungkapnya.
Menurut Rizki, setiap alokasi anggaran, baik untuk fasilitas pemerintahan maupun pelayanan publik, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rembuk Pemuda Dorong Pembangunan Berorientasi Masa Depan
Sebagai organisasi kepemudaan, Rembuk Pemuda Sumatera Utara memandang pendidikan sebagai fondasi penting dalam mempersiapkan masa depan generasi muda.
Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan perlu menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.
Rizki menegaskan, Rembuk Pemuda Sumatera Utara ingin mengambil peran melalui gagasan, partisipasi, dan kolaborasi dalam pembangunan daerah. Dukungan terhadap program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat harus berjalan beriringan dengan keberanian menyampaikan masukan secara objektif dan konstruktif.
“Kita ingin pembangunan berjalan dengan baik dan pemerintah berhasil menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, kolaborasi harus terus dibangun. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, harus tetap menjadi perhatian dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan,” tegasnya.( Red)
