MEDAN, OPUNG NEWS – Menjelang kepindahannya bertugas ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, M Yusafrihardi Girsang, menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus korupsi penataan kawasan Waterfront City dan Tele, Kabupaten Samosir, Jumat (13/11/2026).
Kedua terdakwa yang dinyatakan bebas yakni Enda Simakasura Ketaren, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Putusan tersebut dibacakan Yusafrihardi Girsang dalam persidangan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Jumat sore.
“Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan penuntut umum. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” ujar hakim ketua saat membacakan amar putusan.
Selain membebaskan kedua terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak mereka dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya.
Tak hanya itu, majelis hakim memerintahkan agar uang sebesar Rp13 miliar yang sebelumnya dititipkan dikembalikan kepada PT Hutama Karya.
“Memerintahkan agar uang Rp13 miliar yang telah dititipkan dikembalikan kepada Hutama Karya,” tegas hakim.
Putusan bebas tersebut sekaligus berbeda dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Samosir yang sebelumnya menuntut Enda dan Edwyn masing-masing dengan pidana dua tahun penjara.
Keduanya juga dituntut membayar denda sebesar Rp100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 60 hari.
Dalam perkara ini, JPU meyakini perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 68 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan Enda selaku PPK diduga menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC), meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Enda juga disebut menyetujui perubahan kontrak tanpa didukung justifikasi teknis yang memadai. Selain itu, ia menandatangani berita acara serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Jaksa turut mengungkapkan bahwa proyek yang seharusnya diselesaikan dalam 360 hari kalender mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, penyedia jasa disebut tidak dikenakan denda keterlambatan yang menurut perhitungan jaksa mencapai sekitar Rp6,264 miliar.
Proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp13,185 miliar.
Namun, majelis hakim dalam putusannya menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Putusan ini dibacakan Yusafrihardi Girsang menjelang perpindahan tugasnya ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (Red)
