MEDAN, Opung News – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Medan terkait perizinan dan pajak Tempat Hiburan Malam (THM) Raeye terpaksa dijadwalkan ulang hingga Desember 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Medan, Selasa (17/11/2026), itu ditunda karena Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan tidak hadir.
Padahal, kehadiran kedua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut dinilai penting untuk memberikan penjelasan dan mengambil keputusan terkait persoalan yang dibahas.
“Karena Kepala Badan Pendapatan Medan maupun Kadis Pariwisata Medan tidak hadir dalam RDP ini, maka kita jadwalkan ulang,” ujar Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo TR Pardede, didampingi Sekretaris Komisi III David Roni Ganda Sinaga dan anggota Agus Setiawan, usai menutup rapat.
Salomo mengatakan, pertemuan tersebut hanya dihadiri staf dari sejumlah instansi terkait yang dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
Padahal, pembahasan mengenai perizinan dan pajak THM Raeye berkaitan langsung dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
“Yang hadir hanya staf yang tidak bisa memberikan keputusan. Padahal, RDP ini penting dihadiri para pimpinan dinas terkait karena yang dibahas juga menyangkut PAD Kota Medan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Salomo pun meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian terhadap ketidakhadiran pimpinan OPD dalam rapat bersama DPRD tersebut.
“Tolong Pak Wali Kota agar memperhatikan anak buahnya yang berkompeten untuk hadir dalam RDP. Sebab, yang dibahas juga terkait upaya mendongkrak PAD Kota Medan,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, menilai penjadwalan ulang merupakan langkah yang tepat agar pembahasan dapat berjalan maksimal.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pada RDP berikutnya minimal pejabat setingkat sekretaris dinas atau badan harus hadir agar dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.
“Minimal sekretarislah yang hadir dalam rapat berikutnya,” katanya.
David juga mempertanyakan ketidakhadiran pimpinan maupun kepala bidang dari instansi terkait. Pasalnya, dalam sejumlah RDP sebelumnya, biasanya pejabat setingkat kepala bidang turut hadir memberikan keterangan.
“Namun, menjadi pertanyaan kenapa RDP hari ini kepala badan maupun para kabid-nya tidak hadir atau terkesan menghilang. Ada apa?” ujarnya.
Komisi III DPRD Medan akhirnya memutuskan menjadwalkan kembali RDP terkait perizinan dan pajak THM Raeye pada Desember 2026.
Diharapkan, pimpinan OPD terkait dapat hadir sehingga seluruh persoalan yang menyangkut perizinan dan kontribusi pajak terhadap PAD Kota Medan bisa dibahas secara tuntas.( Red)






