MEDAN, Opung News –Manajemen PT Samakta Indo Mandiri mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kota Medan karena tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja.
Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam RDP yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa (17/11/2026), dinilai sebagai bentuk ketidakmenghargai lembaga legislatif.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon. Karena pihak perusahaan tidak hadir, rapat terpaksa ditunda.
Modesta mengatakan, pihaknya akan kembali menjadwalkan RDP dengan memanggil manajemen perusahaan serta instansi terkait guna mengklarifikasi persoalan tersebut.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” tegas Modesta.
Diduga Tak Digaji Sejak April 2025
Kasus ini bermula dari pengaduan seorang pekerja bernama Gio Doni ke DPRD Medan terkait dugaan PHK sepihak dan gaji yang tidak dibayarkan.
Gio Doni mengaku mulai bekerja pada 2025 melalui biro jasa PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar 3 Timur.
Selanjutnya, ia ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau selama sembilan bulan.
Namun, selama bekerja, Gio Doni mengaku tidak pernah menerima gaji sejak April 2025. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri.
Ironisnya, pada Oktober 2026, dirinya justru mendapat informasi telah diberhentikan dari pekerjaan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” ujar Janses.
Komisi II DPRD Medan menegaskan akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Pihak perusahaan diminta tidak mengabaikan panggilan DPRD dan harus memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran hak-hak pekerja.
DPRD juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.( Red)






