PW IPNU Sumut Soroti Dugaan Penyanderaan SK Jelang Kongres XXI, Minta Audit SIREKAN

DomaiNesia

MEDAN, Opung News – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara menegaskan Kongres IPNU XXI harus menjadi momentum regenerasi ide dan gagasan, bukan justru dimanfaatkan sebagai ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan politik praktis.

Kongres XXI IPNU dijadwalkan berlangsung pada 26-30 November 2026 di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, Jawa Tengah. Sebagai forum tertinggi organisasi, kongres tersebut tidak hanya menjadi ajang pergantian Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU, tetapi juga menentukan arah organisasi dalam menghadapi tantangan kaderisasi, pendidikan, serta dinamika generasi muda.

Namun, menjelang pelaksanaan kongres, PW IPNU Sumut menyoroti munculnya dinamika yang dinilai tidak sehat.

Persaingan antarkandidat ketua umum yang semestinya diwarnai adu gagasan justru diwarnai dugaan praktik penyanderaan Surat Keputusan (SK) penetapan legalitas Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Wilayah (PW).

Dugaan praktik tersebut disebut melibatkan oknum yang memanfaatkan kewenangan dan jabatannya sebagai operator aplikasi Sistem Informasi Rekam Kader (SIREKAN).

Wakil Ketua PW IPNU Sumut, Imron Halomoan Siregar, menyayangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Menurutnya, aplikasi SIREKAN yang seharusnya mempermudah administrasi organisasi tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik menjelang kongres.

“Kami sangat menyayangkan sikap dan perilaku oknum pengurus IPNU Pusat yang bertindak sewenang-wenang dalam menyetujui usulan surat penetapan dari cabang maupun wilayah. SIREKAN itu dibuat untuk mempermudah administrasi, bukan untuk dijadikan alat sandera politik guna mengunci dukungan di kongres,” ujar Imron di Medan dalam siaran persnya diterima Selasa (17/11/2026)

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi mencederai semangat demokrasi di tubuh IPNU. Menurutnya, seorang calon ketua umum tidak cukup hanya mengandalkan pemodal, dukungan politik, maupun jaringan yang kuat, tetapi harus mampu menawarkan gagasan dan visi yang jelas untuk kemajuan organisasi.

“IPNU membutuhkan pemimpin yang memahami kebutuhan kader mulai dari tingkat ranting hingga pusat. Gagasan tentang penguatan kaderisasi, pendidikan, penguatan organisasi, serta keberpihakan terhadap persoalan pelajar harus menjadi visi utama, bukan adu kekuatan modal,” tegasnya.

PW IPNU Sumut juga memastikan tidak akan terjebak dalam politik transaksional saat menentukan pilihan pada Kongres XXI mendatang.

Imron menegaskan, kapasitas intelektual, moralitas, dan integritas calon harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin organisasi.

“Kita harus melihat intelektualitas dan moralitas calon, bukan hanya siapa yang memiliki ‘naga’ kuat di belakangnya. IPNU membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir, gagasan yang jelas, serta integritas moral dalam menjalankan amanah organisasi,” katanya.

Atas kondisi tersebut, PW IPNU Sumut meminta Steering Committee Kongres XXI bersama Pimpinan Pusat IPNU segera melakukan evaluasi dan audit terhadap pengelolaan aplikasi SIREKAN.

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan seluruh proses administrasi dan legalitas kepengurusan berjalan transparan, objektif, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

PW IPNU Sumut berharap Kongres XXI di Kendal mampu melahirkan pemimpin yang berorientasi pada pelayanan dan penguatan kader, bukan sosok yang menjadikan kader sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.( Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *