Wakil Ketua DPRD Medan Pertanyakan Camat dan Lurah Absen Saat Warga Sampaikan Aspirasi

DomaiNesia

MEDAN, Opung News – Wakil Ketua DPRD Medan, H. Zulkarnaen, SKM, menyayangkan ketidakhadiran Camat Medan Timur dan Lurah Pulo Brayan Bengkel dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar di wilayah kerja mereka sendiri, Sabtu (7/11/2026).

Padahal, kegiatan tersebut dinilai sangat penting sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait berbagai persoalan pelayanan publik, kebersihan lingkungan, hingga penanganan banjir.

Kekecewaan itu disampaikan H. Zulkarnaen saat menggelar Sosper di Jalan Pasar Lapangan Bola, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Sabtu siang.

Menurutnya, kehadiran camat dan lurah sangat dibutuhkan, terlebih persoalan sampah dan banjir menjadi salah satu keluhan utama masyarakat.

“Apalagi yang dibahas masalah sampah. Tentu sangat tepat jika camat dan lurah hadir untuk menerima aspirasi sekaligus menyampaikan pesan dan arahan tentang pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap banjir,” ujar Zulkarnaen.

Ia menilai, pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan seharusnya hadir langsung mendengarkan keluhan warga.

Sebab, persoalan lingkungan tidak cukup hanya diketahui melalui laporan administratif, tetapi harus dilihat dan didengar dari masyarakat yang setiap hari merasakan dampaknya.

“Bagaimana mungkin kita menyelesaikan persoalan banjir kalau yang punya wilayah saja tidak hadir mendengar warganya sendiri?” tegasnya.

Zulkarnaen menekankan, kritik yang disampaikannya bukan untuk mencari kesalahan atau memperkeruh keadaan, melainkan mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita bukan cari-cari masalah, tetapi mencari solusi yang terbaik,” katanya.

Ia menyebutkan, salah satu persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian adalah normalisasi parit. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, sekaligus keseriusan pemerintah, terutama aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Momen ini kan pas sosialisasi kebijakan. Di sinilah seharusnya camat dan lurah hadir, mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bukan justru absen,” tandasnya.

Bagi Zulkarnaen, Sosper bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan jembatan komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh aparatur kewilayahan dapat lebih proaktif dan hadir di tengah masyarakat, sehingga setiap keluhan warga dapat diketahui secara langsung dan dicarikan solusi konkret.

Sebab, ketika pejabat yang paling dekat dengan masyarakat tidak hadir mendengarkan aspirasi, warga tentu akan bertanya, kepada siapa lagi mereka harus menyampaikan keluhan?( Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *