MEDAN, OPUNG NEWS – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memerintahkan agar uang sebesar Rp13 miliar yang sebelumnya dititipkan dalam perkara korupsi penataan kawasan Waterfront City dan Tele, Kabupaten Samosir, dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero).
Perintah pengembalian uang tersebut menjadi salah satu poin penting dalam putusan bebas terhadap dua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek.
Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim M Yusafrihardi Girsang dalam persidangan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (13/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan penuntut umum. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” ujar hakim ketua saat membacakan amar putusan.
Selain membebaskan kedua terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak mereka dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya.
Majelis hakim secara tegas juga memerintahkan pengembalian uang titipan sebesar Rp12 miliar kepada PT Hutama Karya.
“Memerintahkan agar uang Rp12 miliar yang telah dititipkan dikembalikan kepada Hutama Karya,” tegas hakim.
Menanggapi putisan tersebut JPU D Hutajulu mengatakan akan melaporkan dulu ke atasan.” Iya putusan ini kita laporkan ke atasan dan menunggu petunjuk selanjutnya,” ujar Hutajulu menjawab wartawan usai sidang
Putusan bebas tersebut berbeda dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Samosir yang sebelumnya menuntut Enda dan Edwyn masing-masing dengan pidana dua tahun penjara.
Keduanya juga dituntut membayar denda Rp100 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan selama 60 hari.
Dalam perkara ini, JPU meyakini perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 68 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan bahwa Enda selaku PPK diduga menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC), meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Enda juga disebut menyetujui perubahan kontrak tanpa didukung justifikasi teknis yang memadai. Selain itu, ia menandatangani berita acara serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Jaksa turut mengungkapkan bahwa proyek yang seharusnya diselesaikan dalam 360 hari kalender mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender.
Namun, penyedia jasa disebut tidak dikenakan denda keterlambatan yang menurut perhitungan jaksa mencapai sekitar Rp6,264 miliar.Proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele tersebut memiliki nilai kontrak Rp161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp13,185 miliar.
Namun, setelah memeriksa seluruh fakta persidangan, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Putusan ini dibacakan Yusafrihardi Girsang menjelang kepindahannya bertugas ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
(Red)
