Medan, Opung News– Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan didesak segera menuntaskan penanganan laporan dugaan pemalsuan surat dan menahan tersangka Julianty SE serta memeriksa oknum penyidik diduga terima upeti.
Desakan itu disampaikan kuasa hukum Sutanto, Johansen Manihuruk SH MH kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
“Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan harus segera menuntaskan penanganan laporan dugaan pemalsuan surat yang telah mengendap hampir 2 tahun. Mendesak agar tersangka Julianty SE ditahan dan periksa oknum penyidik yang kita duga telah menerima upeti atas perkara ini,”desak Johansen.
Menurut Johansen, laporan dugaan pemalsuan surat atau sertifikat tersebut atas laporan kliennya Sutanto yang sudah berjalan hampir 2 tahun sejak resmi dilaporkan 15 April 2025 lalu. Hingga kini meski penyidik Polda Sumut telah menetapkan Julianty SE sebagai tersangka, namun penyidik terkesan “takut” untuk menahan Julianty, atas dasar ini pula kita curiga dan menduga penyidik telah main mata karena disinyalir ada menerima imbalan dari Julianty.
“Padahal Julianty selain sering mangkir dari panggilan penyidik, Julianty sudah tiga kali membohongi penyidik karena tidak menyerahkan barang bukti sertifikat palsu yang dijanjikan tersangka kepada penyidik. Bahkan penyidik tidak juga menyita empat sertifikat palsu meski sudah hampir setahun Pengadilan Negeri Medan menerbitkan surat penyitaan sertifikat palsu yakni SHM No 482 483,
484 dan SHM No 485.
Selain Julianty penyidik juga seharusnya telah menetapkan tersangka baru yakni So Huan suami Julianty dan eks Kepala BPN Asahan Fachrul Husin karena telah ditemukan 3 alat bukti sebagaimana Pasal 235 Ayat 1 KUHAP UU No 20 Tahun 2025 sehingga beralasan hukum untuk menetapkan So Huan dan Fachrul Husin Nasution sebagai tersangka sesuai Pasal 20 huruf C KUHPidana UU No 1 Tahun 2023,”tegas Johansen.
Johansen mendesak Kapolda Sumut agar memeriksa oknum penyidik, oknum Wassidik dan Kanit dan Direskrimum yang menangani perkara dugaan pemalsuan surat itu karena diduga sengaja mengendapkan perkara agar di petieskan alias SP3. “Periksa oknum penyidik, oknum Wassidik, Kanit dan Direskrimum dalam perkara ini karena disinyalir sengaja menghambat penanganan kasus tindak pidana pemalsuan surat agar dipetieskan.
“Kita minta Kapolda Sumut untuk menindaklanjuti perkara ini karena kita menduga oknum yang menangani perkara ini sengaja mengendapkan kasus, buktinya sudsh tiga kali kejaksaan mengembalikan berkas perkara karena tidak lengkap, sehingga kejaksaan meminta kepada penyidik untuk menyerahkan barang bukti empat sertifikat palsu yang hingga kini tak kunjung diserahkan,”kata Johansen.
Menurut Johansen jika penyidik tak mampu menangani perkara ini lebih baik mundur dari jabatannya. “Mundur saja kalau tak sanggup. Buat apa dipertahankan oknum seperti ini ditubuh Polri karena akan merusak citra dan nama baik kepolisian.
Apalagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi telah mengingatkan jajarannya baik di Polda hingga Polres agar menangani laporan masyarakat dengan baik dan tidak memermainkan hukum demi mencari keuntungan pribadi, karena Kapolri berjanji akan mencopot dan memeriksa oknum yang bermain dengan perkara,”tegas Johansen.
“Tadi sudah ada 30 kelengkapan berkas yang diberikan ke penyidik,” ujarJohansen sembari menunjukkan bukti penyerahan berkas ke penyidik. Namun ia merasa kecewa terhadap penyidik. Sebutnya, sudah ada Surat Penetapan Sita dari PN.
Ceritanya beda total. Ini sudah bukan lagi boleh sita atau tidak. Ini sudah wajib dieksekusi,” tegasnya.
Disebutnya, dasar hukumnya Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Penetapan Ketua PN.
“Kalau penetapan sudah keluar, artinya hakim sudah setuju barang itu patut disita. Penyidik tinggal datang dan ambil. Tidak ada lagi alasan tersangka tidak mau kasih, belum bisa, tunggu sukarela. Kalau tersangka tidak mau kasih, polisi bisa sita paksa,” tegas Johansen.
Johansen menegaskan, kalau polisi sudah pegang penetapan tapi tidak dieksekusi, itu masalah serius. Itu namanya penyidik tidak melaksanakan penetapan pengadilan. Seharusnya satu atau dua minggu setelah surat sita pengadilan diterima, penyidik sudah melakukan penyitaan barang bukti dan menjemput paksa tersangka Julianty untuk ditahan.
Tapi sudah hampir setahun sejak surat penetapan penyitaan dari pengadilan terbit, empat sertifikat palsu SHM No 482, 483, 484 dan 485 belum berhasil disita. Sama halnya dengan surat permintaan penyerahan barang bukti sertifikat palsu dari Kejatisu sudah tiga kali tak kunjung dipenuhi penyidik.
Dampaknya, berkas akan P-19 terus, tidak akan pernah P-21. Jaksa akan terus minta barang bukti itu. Barang bukti bisa dihilangkan, dipindahtangankan, atau dipalsukan lagi dan tersangka jadi merasa kebal hukum.
“Dan 3 kali surat pernyataan akan diberikan tersangka yang janji mau kembalikan tapi tidak dikembalikan itu justru bukti kuat tersangka menguasai barang dan sengaja tidak menyerahkan. Itu bisa jadi dasar penyidik untuk eksekusi sita paksa saat itu juga dan pertimbangkan ubah wajib lapor jadi penahanan, karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti – sesuai Pasal 21 KUHAP,” ujar Johansen menduga ada konspirasi jahat yang bukan hanya melibatkan seorang oknum tapi beberapa oknum yang terlibat dalam penanganan perkara pemalsuan surat itu.( Red)
