MEDAN, Opung News – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, M Yusafrihardi Girsang, menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa korupsi penataan kawasan Waterfront City dan Tele, Kabupaten Samosir, Jumat (13/11/2026).
Putusan kontroversial tersebut dijatuhkan menjelang Yusafrihardi Girsang menjalani perpindahan tugas ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahkan sempat menyoroti jalannya persidangan yang dinilai terkesan membatasi upaya penuntut umum dalam membuktikan perkara.
Dua terdakwa yang dibebaskan masing-masing Enda Simakasura Ketaren, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Putusan tersebut dibacakan Yusafrihardi Girsang dalam persidangan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Jumat sore.
“Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan penuntut umum. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” ujar hakim ketua saat membacakan amar putusan.
Selain membebaskan kedua terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak mereka dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya.
Majelis hakim turut memerintahkan agar uang sebesar Rp13 miliar yang sebelumnya dititipkan dikembalikan kepada PT Hutama Karya.
“Memerintahkan agar uang Rp13 miliar yang telah dititipkan dikembalikan kepada Hutama Karya,” tegas hakim.
Vonis bebas tersebut bertolak belakang dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Samosir. Sebelumnya, Enda dan Edwyn masing-masing dituntut dua tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
Dalam perkara ini, JPU meyakini perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 68 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan Enda selaku PPK diduga menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC), meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Enda juga disebut menyetujui perubahan kontrak tanpa didukung justifikasi teknis yang memadai. Selain itu, ia menandatangani berita acara serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Jaksa turut mengungkapkan bahwa proyek yang seharusnya diselesaikan dalam 360 hari kalender mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, penyedia jasa disebut tidak dikenakan denda keterlambatan yang menurut perhitungan jaksa mencapai sekitar Rp6,264 miliar.
Proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele tersebut memiliki nilai kontrak Rp161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp13,185 miliar.
JPU Pernah Soroti Dugaan Keberpihakan Hakim
Vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim menjadi sorotan karena sebelumnya JPU telah menyampaikan keberatan terhadap jalannya persidangan.
JPU Nurdiono bahkan pernah mengungkapkan bahwa pihaknya merasa tidak leluasa menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan perbuatan para terdakwa. Sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada saksi disebut kerap dibatasi oleh majelis hakim.
Tak hanya itu, Nurdiono juga menyoroti perlakuan majelis hakim terhadap saksi ahli yang dihadirkan penuntut umum.
“Kita selalu salah di mata hukum. Apa yang kita tanya menyangkut terdakwa selalu dibatasi. Bahkan saksi ahli yang kita hadirkan di persidangan diusir hakim,” ujar Nurdiono kepada awak media belum lama ini.
Pernyataan tersebut memunculkan sorotan terhadap independensi dan objektivitas jalannya persidangan, terlebih setelah majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis bebas terhadap kedua terdakwa.
Meski demikian, dugaan keberpihakan tersebut merupakan penilaian yang disampaikan pihak JPU dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan adanya pelanggaran etik oleh hakim.
Kini, putusan bebas terhadap Enda dan Edwyn menjadi catatan penting dalam perkara korupsi proyek Waterfront City dan Tele yang memiliki nilai kontrak Rp161,59 miliar serta dugaan kerugian negara mencapai Rp13,185 miliar.
Putusan tersebut juga dijatuhkan Yusafrihardi Girsang menjelang perpindahan tugasnya ke PT Banda Aceh.
(Red)
