MEDAN, Opung News – Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap tengah merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan (faskes), terdiri atas pembangunan tiga puskesmas baru dan renovasi 28 puskesmas, dengan anggaran sekitar Rp125,9 miliar. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.
Program tersebut mendapat apresiasi dari Pengamat Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) dari Universitas Sumatera Utara (USU), Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph.D. Menurutnya, revitalisasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif, modern, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan renovasi puskesmas,” ujar Destanul Aulia, Senin (19/10/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diikuti pembenahan pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh. Gedung yang megah tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak didukung tenaga kesehatan yang kompeten, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta sistem pelayanan yang berkualitas.
“Kita tidak ingin puskesmas memiliki gedung yang megah, tetapi masyarakat tetap memilih berobat langsung ke rumah sakit karena pelayanan puskesmas belum mampu memenuhi kebutuhan mereka,” tegasnya.
Tujuh Strategi Transformasi Puskesmas
Destanul menilai terdapat tujuh langkah strategis yang perlu menjadi perhatian Pemko Medan agar revitalisasi fasilitas kesehatan benar-benar berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pelayanan setiap puskesmas. Evaluasi tidak cukup hanya mengacu pada status akreditasi, tetapi juga harus mengukur kemampuan menangani penyakit, kompetensi tenaga kesehatan, kelengkapan alat medis, ketersediaan obat, kualitas pelayanan, dan ketepatan sistem rujukan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab masih adanya kasus yang seharusnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tetapi akhirnya dirujuk ke rumah sakit.
Kedua, melakukan redistribusi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Pemko Medan perlu memastikan setiap puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.
Dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, serta tenaga kesehatan masyarakat harus mampu bekerja sebagai satu tim yang terintegrasi. Selain kompetensi klinis, kemampuan berkomunikasi, memberikan edukasi kesehatan, dan melayani pasien secara ramah juga harus menjadi perhatian.
Ketiga, memastikan ketersediaan alat kesehatan, fasilitas laboratorium dasar, dan obat-obatan. Revitalisasi bangunan harus diikuti kesiapan operasional sehingga masyarakat tidak perlu mencari pelayanan ke fasilitas lain hanya karena alat pemeriksaan tidak tersedia, tidak berfungsi, atau obat yang dibutuhkan tidak mencukupi.
Keempat, memperkuat pelayanan promotif dan preventif sebagai keunggulan utama puskesmas. Setiap puskesmas diharapkan memiliki program unggulan yang disesuaikan dengan persoalan kesehatan di wilayah kerjanya.
Program tersebut dapat mencakup pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta kesehatan lingkungan.
“Petugas puskesmas harus lebih aktif mendatangi masyarakat, melakukan skrining, memberikan edukasi yang tepat, dan mendampingi kelompok berisiko agar tidak jatuh sakit,” jelasnya.
Kelima, memperkuat tanggung jawab puskesmas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kepala puskesmas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan di dalam gedung, tetapi juga harus memahami kondisi kesehatan penduduk di wilayahnya.
Setiap puskesmas perlu memiliki peta masalah kesehatan, data kelompok berisiko, target pengendalian penyakit, serta program intervensi yang terukur. Pelaksanaannya harus didukung kewenangan, sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor.
Keenam, membangun sistem pelayanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan memiliki kepastian waktu.
Karena itu, digitalisasi pendaftaran, pengurangan waktu tunggu, penataan alur pelayanan, serta penyesuaian jam operasional sesuai kebutuhan masyarakat perlu dipertimbangkan.
“Puskesmas juga harus mampu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat merasa dilayani, bukan sekadar diperiksa,” katanya.
Ketujuh, menetapkan indikator kinerja berbasis hasil, bukan sekadar kegiatan dan administrasi. Keberhasilan puskesmas tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan, kegiatan penyuluhan, atau predikat akreditasi.
Pemerintah perlu mengukur peningkatan kepuasan masyarakat, keberhasilan pengendalian penyakit sejak dini, kesinambungan pelayanan bagi pasien penyakit kronis, serta pengurangan rujukan yang sebenarnya tidak diperlukan.
Revitalisasi Harus Diikuti Peningkatan Kompetensi Nakes
Destanul yang juga menjabat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Sumut menyarankan agar Wali Kota Medan menetapkan program transformasi puskesmas dengan target terukur dalam satu tahun.
Program tersebut dapat diawali dengan audit kesiapan pelayanan, pemenuhan kebutuhan mendesak, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta evaluasi berkala terhadap mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.
“Bagi saya, kebijakan kesehatan yang berhasil bukan hanya kebijakan yang mampu membangun fasilitas kesehatan yang baik, melainkan kebijakan yang menghadirkan pelayanan berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemegahan gedung, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas.
Ke depan, puskesmas harus menjadi pilihan pertama masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan primer sekaligus berperan aktif menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk di wilayah kerjanya.
Puskesmas yang berhasil, menurut Destanul, bukan hanya fasilitas yang ramai dikunjungi pasien, melainkan juga yang mampu membuat masyarakat di wilayah kerjanya semakin sehat.
Fasilitas Modern Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
Destanul menjelaskan, masyarakat perkotaan kini tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, tetapi juga fasilitas yang bersih, modern, nyaman, tertata, dan memberikan kesan profesional.
Dalam perspektif manajemen pelayanan kesehatan, aspek fisik atau tangibles merupakan salah satu dimensi kualitas pelayanan yang memengaruhi persepsi dan kepuasan pasien. Kondisi bangunan yang kurang representatif dapat membentuk persepsi negatif sebelum masyarakat merasakan pelayanan medis secara langsung.
“Karena itu, kondisi fisik puskesmas tidak boleh dianggap sebagai persoalan kosmetik semata. Penampilan fasilitas merupakan bagian dari komunikasi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat memilih langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit dibandingkan memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, fenomena tersebut perlu dikaji karena dapat berkontribusi terhadap kepadatan IGD, terutama jika kunjungan dilakukan untuk kasus non-gawat darurat. Meski demikian, penyebabnya harus ditelusuri berdasarkan data, termasuk kemungkinan rendahnya kepercayaan terhadap puskesmas, keterbatasan jam pelayanan, kebutuhan medis yang mendesak, maupun persoalan sistem rujukan.
“Revitalisasi puskesmas harus menjadi momentum untuk mengubah citra puskesmas dari fasilitas yang dianggap sebagai pilihan kedua menjadi fasilitas kesehatan yang dipercaya dan menjadi pilihan pertama masyarakat untuk pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kepastian kehadiran dokter, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, serta penerapan sistem pelayanan yang lebih modern dan digital.
Karena itu, keberhasilan program revitalisasi 31 fasilitas kesehatan di Medan pada 2026 seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah gedung yang selesai dibangun, tetapi juga dari peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, pemanfaatan layanan puskesmas, serta perubahan pola kunjungan non-gawat darurat ke IGD rumah sakit.
Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arah transformasi pelayanan kesehatan primer Kementerian Kesehatan yang menempatkan puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan masyarakat, dengan fungsi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan terintegrasi.
Akreditasi Bukan Satu-satunya Tolok Ukur
Destanul menilai, salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah kesenjangan antara status akreditasi puskesmas dan kinerja pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, akreditasi paripurna merupakan pencapaian penting dalam pemenuhan standar mutu. Namun, predikat tersebut tidak serta-merta menjamin seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat telah terpenuhi atau semua persoalan kesehatan di wilayah kerja berhasil dikendalikan.
“Pertanyaan evaluasi kita bukan sekadar apakah puskesmas sudah terakreditasi, tetapi apakah masyarakat semakin sehat, penyakit semakin terkendali, dan masyarakat semakin percaya kepada puskesmas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa terdapat 144 diagnosis penyakit yang menjadi acuan kompetensi penanganan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas.
Menurutnya, kemampuan puskesmas dalam menangani kasus sesuai kompetensinya perlu terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang tepat, rujukan berjalan sesuai indikasi medis, dan rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan.
“Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi bukan hanya terlihat dari bangunan yang lebih modern, tetapi dari pelayanan yang semakin baik, tenaga kesehatan yang semakin kompeten, dan masyarakat yang semakin percaya kepada puskesmas,” pungkasnya.( Red)
