MEDAN, Opung News – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pembenahan sistem kesehatan secara menyeluruh melalui revitalisasi 41 puskesmas dan peningkatan kapasitas dua rumah sakit umum daerah (RSUD). Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, cepat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Rico saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Kota Medan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026)
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam tanggapannya, Rico mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menginisiasi Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat. Di antaranya antrean panjang di puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan, hingga kepastian biaya pengobatan, termasuk dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Ia menegaskan, penguatan infrastruktur kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemko Medan. Saat ini, pemerintah kota tengah mengupayakan revitalisasi dan optimalisasi 41 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Medan.
Ke depan, puskesmas tidak hanya difungsikan sebagai tempat berobat, tetapi juga diperkuat sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif, yakni upaya meningkatkan kesehatan sekaligus mencegah timbulnya penyakit di tengah masyarakat.
Penguatan layanan kesehatan tingkat pertama tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar sekaligus mengurangi beban rujukan ke rumah sakit.
Selain puskesmas, Pemko Medan juga berkomitmen meningkatkan fungsi dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Pembenahan kedua rumah sakit itu meliputi peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, serta penyempurnaan sistem rujukan yang terintegrasi dengan seluruh puskesmas.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujarnya.
Rico juga menyatakan dukungan terhadap arah pengaturan dalam Ranperda tersebut, terutama peralihan menuju sistem kesehatan yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, penguatan layanan kesehatan primer, kejelasan alur rujukan, serta prioritas penanganan pasien darurat tanpa terkendala urusan administrasi.
Dukungan tersebut mencakup keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu layanan, hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Dalam pembahasan Ranperda selanjutnya, Rico menyampaikan tiga catatan penting untuk menyempurnakan materi pengaturan.
Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Langkah ini perlu didukung penyediaan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan mengenai program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar alokasi anggaran dapat mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
Rico menambahkan, pembahasan Ranperda juga perlu mencermati aspek kewenangan dan koordinasi antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.
Ia berharap, setelah disahkan, Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan tidak hanya menjadi produk regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik,” tegasnya.
Rico pun menyatakan kesiapan Pemko Medan untuk bekerja sama secara terbuka dengan DPRD dalam membahas dan menyempurnakan Ranperda tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui regulasi ini, Pemko Medan berharap dapat membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan merata, sekaligus memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.( Red)
