MEDAN, Opung News – Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (9/10/2026).
Peristiwa tersebut menjadi sorotan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang meminta penyebab kejadian diungkap secara transparan.
Para siswa yang mengalami gejala tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Kota Medan untuk mendapatkan penanganan medis.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang juga Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai dugaan keracunan tersebut harus menjadi perhatian serius penyelenggara program MBG.
Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah tidak cukup hanya dengan mendistribusikan makanan, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan dan pengawasan yang ketat.
“Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit,” kata Rapidin.
Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut.
Dari 17 siswa yang mendapatkan perawatan, sebanyak 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil, sedangkan enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan.
Sementara itu, penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Rapidin meminta penanganan kasus ini tidak berhenti pada penutupan SPPG. Ia mendesak pihak berwenang mengungkap penyebab kejadian sekaligus memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyediaan makanan.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan,” tegasnya.
Menurut Rapidin, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus berada dalam pengawasan ketat.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang dikonsumsi siswa aman dan layak.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Sutrisno, seluruh ketentuan terkait keamanan pangan harus diterapkan secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif tanpa jaminan keselamatan bagi penerima manfaat.
“Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius.
Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar,” ujarnya.
Sutrisno juga meminta hasil pemeriksaan kasus di SD Negeri 060870 Medan disampaikan secara terbuka setelah proses investigasi selesai. Masyarakat, katanya, berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, transparansi dalam penanganan kasus dan penetapan tanggung jawab berdasarkan fakta merupakan langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Dugaan keracunan di Medan tersebut tidak boleh berakhir hanya dengan penanganan korban dan penutupan SPPG, tetapi harus dituntaskan hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak terkait menjadi jelas.
Program yang menggunakan anggaran negara dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat, lanjutnya, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan juga dari manfaat dan jaminan keamanan yang benar-benar dirasakan anak-anak.( Red)
