MEDAN, Opung News — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat menghadiri Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Balai Kota Medan, Kamis (17/9/2026).
Zakiyuddin mengatakan, pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan, tetapi membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Zakiyuddin.
Menurutnya, kegiatan asistensi tersebut memiliki arti penting bagi Pemko Medan karena memberikan pemahaman yang lebih baik terkait penataan sarana prasarana darat, kesehatan, dan pergudangan sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
Selain itu, kegiatan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan unsur pertahanan, keamanan, instansi penegak hukum, serta dunia usaha dalam menyiapkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Pemko Medan pada prinsipnya siap mendukung koordinasi dan kerja sama yang diperlukan. Setiap potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat ditata dan dikelola secara baik, terkoordinasi, dan tepat sasaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara,” katanya.
Zakiyuddin berharap kegiatan asistensi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan dengan terbangunnya pemahaman bersama, penguatan koordinasi, serta tindak lanjut yang jelas di antara seluruh pihak terkait.
Ia juga meminta perangkat daerah dan unsur terkait di Kota Medan menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kesiapan dan sinergi dalam mendukung kebijakan pertahanan negara di wilayah Kota Medan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Medan, Kodam I/Bukit Barisan, Kodaeral I, Lanud Soewondo, Dandim 0201/Medan, Polrestabes Medan, instansi penegak hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Sofyan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andy Mario, serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
Sarana Prasarana Sipil Harus Siap Mendukung Pertahanan
Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, mengatakan penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara penting dilakukan di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks dan asimetris.
Ia menjelaskan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
Dalam sistem tersebut, Ditjen Pothan berperan mengintegrasikan sarana dan prasarana nasional sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.
“Asistensi yang kita laksanakan hari ini merupakan pengejawantahan dari upaya penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara,” ujar Wirawan saat membacakan sambutan Dirjen Pothan.
Menurutnya, pembangunan sarana prasarana sipil di berbagai wilayah, seperti transportasi, logistik, siber dan telekomunikasi, serta energi, tidak hanya berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sarana prasarana tersebut juga perlu memperhatikan aspek dual-use atau fungsi ganda, sehingga dapat dikonversi untuk kepentingan pertahanan negara apabila terjadi kontinjensi dan terdapat pernyataan mobilisasi dari Presiden.
“Hasil kegiatan asistensi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional,” katanya.
Atas nama Kementerian Pertahanan RI, Sri Yanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan asistensi penataan sarana prasarana, kesehatan, dan pergudangan komponen pendukung pertahanan negara tahun 2026 di Kota Medan.
Rangkaian kegiatan di Balai Kota Medan tersebut diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Wirawan menyampaikan bahwa penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman antar pemangku kepentingan di daerah, khususnya Kota Medan, guna mengoptimalkan kesiapan sumber daya nasional dalam mendukung sistem pertahanan semesta.
“Penataan sarana dan prasarana darat, kesehatan, serta pergudangan yang dimiliki oleh komponen pendukung, baik dari instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMS, sangat krusial untuk diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kekuatan pertahanan negara,” ujar Wirawan Yanuartono.( Red)
