Medan,– Opung News : Untuk membendung aktifitas penyelundupan narkoba dibutuhkan komitmen dan spirit perjuangan kolektif yang kuat dari seluruh elemen bangsa.
Demikian disampaikan Kepala BNN RI, Komjen Pol Marthinus Hukom dalam arahannya pada kegiatan Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan RI dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2024, di Dumai, Riau dan digelar secara zoom meeting di Kantor BNN Sumut, Senin (24/6/2024).
“Selain Dumai, banyak juga akses entri poin sebagai jalur penyelundupan narkoba. Jaringan sindikat narkoba akan terus berupaya memodifikasi modus operandi dan akan terus membuka jalur-jalur penyelundupan baru.
Sistem pengawasan dan kontrol baik dari aparat dan masyarakat akan menjadi fokus jaringan narkoba. Oleh karena itu spirit perlawanan terhadap kejahatan narkoba di masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan perbatasan harus terus diperkuat.
Masyarakat pesisir dan perbatasan perlu diberdayakan dan dibangkitkan kesadaran kolektifnya agar mampu berperan sebagai penjaga wilayah terdepan negara Indonesia. Masyarakat pesisir dan perbatasan Negara RI, merekalah yang disebut pejuang penyelamatan generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba,” jelas Komjen Marthinus.
Hari ini, kata Komjen Marthinus, bangsa Indonesia harus melakukan kontemplasi dan keprihatinan atas ancaman kemanusiaan yang terjadi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Saat ini banyak umat manusia yang terpapar narkotika. Di Indonesia ada sekitar 4 juta orang yang terpapar narkotika.
“Namun ini bukan soal jumlah, tapi menyangkut bencana kemanusiaan. Satu jiwa yang terancam kita wajib menyelamatkan karena dia manusia yang di dalamnya bersemayam seluruh nilai-nilai kemanusiaan,” jelasnya.
Lebih jauh, Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup terbuka. Semua wilayah pesisir kita adalah pintu masuk yang bisa dilalui siapapun. Negara kita berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan negara lainnya.
Negara kita juga berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional. Selat Malaka merupakan jalur poros utamanya. Letak geografis yang strategis ini turut menghadirkan tantangan dan permasalahan diantaranya penyelundupan narkotika dari luar negeri.
Maraknya penyelundupan yang terjadi karena tingginya permintaan di dalam negeri yg diselundupkan dalam berbagai modus operandi. Penyelundupan melalui jalur laut sekitar 80 persen selebihnya melalui lintas darat dan udara.
Untuk membendung aktifitas penyelundupan narkoba dibutuhkan komitmen dan spirit perjuangan kolektif yang kuat dari seluruh elemen bangsa.
“Deklarasi secara kolektif yang digelar hari ini adalah bentuk pesan keras kepada para jaringan narkoba bahwa pemerintah dan masyarakat bersunguh-sungguh dan siap melakukan perlawanan terhadap mereka.
Jangan pernah mencoba memberdayakan aparat dan masyarakat untuk Mendistribusikan narkoba di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat siap memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Deklarasi hari ini sebagai perwujudan kolaborasi berbagai elemen yang semakin baik, semakin kuat,” sebutnya.
Sementara, Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Toga H Panjaitan saat diwawancarai wartawan mengungkapkan, untuk mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sumut, pihaknya kini sedang berupaya, selain pemberantasan juga melakukan pencegahan. Dengan demikian kita berharap prevelansi narkotika menurun.
Saat ini jumlah pengguna narkoba di Sumut mencapai 1 juta orang. Harapan kita minimal pertahun 100 ribu orang yang direhab. Kondisinya sekarang jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang direhab tidak sampai 10 ribu pertahun. Seharusnya minimal pertahun 10 ribu yang direhab. Tapi kendalanya saat ini adalah anggaran.
Penguatan dan daya tangkal yang difokuskan pada masyarakat pesisir dan perbatasan RI ini kebijakan Kepala BNN RI, karena banyak pintu masuk narkoba dari pesisir. Yang diharapkan sebenarnya bagaimana masyarakat pesisir jangan lagi menjadi kurir narkotika. Untuk itu masyarakat di sana harus diberdayakan.( Red)
