MEDAN, Opung News – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, H Iswanda Ramli SE, menyampaikan sejumlah kritik dan catatan penting terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Iswanda menegaskan, perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi perubahan angka di atas kertas, tetapi harus diikuti strategi yang inovatif, realistis, serta pengawasan yang ketat agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta pimpinan OPD Pemko Medan.
Iswanda yang akrab disapa Nanda mengatakan, di tengah besarnya potensi ekonomi kreatif Kota Medan, masih terdapat ruang yang harus digarap secara optimal. Upaya tersebut, menurutnya, harus dilakukan melalui perbaikan pelayanan publik dan perluasan basis wajib pajak.
Namun, ia mengingatkan agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius apabila tidak dibarengi kesiapan sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
“Perubahan APBD merupakan cerminan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” ujarnya.
Soroti Belanja Modal dan Pelayanan Publik
Fraksi Demokrat, lanjut Iswanda, mengapresiasi Pemko Medan yang memberikan perhatian terhadap sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
Meski demikian, Fraksi Demokrat meminta percepatan realisasi belanja modal, khususnya untuk proyek fisik dan pembangunan infrastruktur dasar.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat program pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak menjadi beban anggaran daerah dalam jangka panjang.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi Demokrat juga menyoroti kesiapan setiap perangkat daerah dalam menyerap anggaran dan menyesuaikan program secara matang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.
“Efektivitas alokasi dan realisasi belanja harus ditingkatkan untuk meminimalisir program atau kegiatan yang rawan tidak terserap. Seluruh kegiatan juga harus dipastikan terlaksana sesuai target dan waktu,” katanya.
Menurut Iswanda, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar juga harus menjadi perhatian, termasuk upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggaran Pendidikan Rp1,45 Triliun
Fraksi Demokrat secara khusus menyoroti sejumlah sektor strategis, salah satunya Dinas Pendidikan.
Dalam Perubahan APBD 2026, alokasi anggaran Dinas Pendidikan disebut mencapai Rp1,45 triliun lebih, meningkat 3,89 persen dari sebelumnya sekitar Rp1,40 triliun.
Dengan peningkatan anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap Pemko Medan mampu menjalankan program prioritas dan target kinerja tahun 2026 sehingga pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai sesuai RPJMD Kota Medan.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti alokasi belanja Dinas Kesehatan yang mengalami perubahan. Iswanda meminta pemerintah tetap menjaga program-program yang bersentuhan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan serupa disampaikan terhadap sektor Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Sosial.
Fraksi Demokrat mendorong agar Perubahan APBD memberikan ruang yang lebih kuat untuk bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi, penguatan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan penyandang disabilitas.
Selain itu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan berbasis data riil agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Minta OPD Percepat Serapan Anggaran
Iswanda kembali mendesak seluruh OPD terkait mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ia menegaskan, perubahan komposisi belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi.
Terkait penerimaan pembiayaan dan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan mengelolanya secara cermat.
“Jangan sampai ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Setiap perubahan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Iswanda. (Red)
