MEDAN, Opung News — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika kependudukan dan tren pengasuhan anak, termasuk fenomena childfree di kalangan generasi Z (Gen Z).
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, serta sinkronisasi program pengasuhan nasional melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar beserta jajaran di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (18/9/2026).
“Ini salah satu strategi komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menurunkan angka stunting,” ujar Surya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti mengatakan, fenomena childfree, atau keputusan untuk tidak memiliki anak, mulai menjadi perhatian dalam dinamika keluarga dan kependudukan.
Menurutnya, keputusan tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kesiapan mental, serta kemampuan menyeimbangkan waktu dan tanggung jawab.
“Gerakan ini paling banyak ditemukan di wilayah urban,” katanya.
Untuk merespons dinamika tersebut, Pemprov Sumut bersama BKKBN mengoptimalkan program PUSPAGA dan TAMASYA. Kedua program itu menyediakan layanan konseling dan konsultasi gratis bagi keluarga, khususnya terkait pengasuhan anak.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar mengatakan, audiensi tersebut juga membahas sejumlah isu kependudukan dan keluarga yang berkembang saat ini.
Salah satunya terkait penataan organisasi dan tata kerja (OTK) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).
Menurut Mahyuzar, penataan tersebut merupakan bagian dari transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian. Saat ini, kantor perwakilan BKKBN di tingkat provinsi tengah menjalani proses revisi kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Selain itu, BKKBN menyoroti fenomena childfree yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kependudukan, khususnya terkait angka kelahiran dan potensi penuaan penduduk (aging population) dalam jangka panjang.
“Sebagian anak muda yang menunda atau tidak ingin memiliki anak dipengaruhi faktor keamanan finansial, tingginya biaya hidup, serta biaya perumahan,” ujar Mahyuzar.
Ia menambahkan, BKKBN bersama pemerintah daerah terus mendorong edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, penguatan mental, dan kesehatan reproduksi agar generasi muda memiliki kesiapan serta kesempatan yang memadai untuk membangun keluarga.
“Kami berupaya menggalakkan edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, mental, dan kesehatan reproduksi agar generasi muda tidak terhalang secara sistemik untuk berkeluarga,” pungkasnya. (Red)
