Medan, Opung News — Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs. Godfried Effendy Lubis, menyoroti minimnya serapan anggaran triwulan III 2026 di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pariwisata Kota Medan.
Godfried menduga kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan kas Pemko Medan. Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sumut hingga September 2026 disebut baru terealisasi sekitar 30 persen.
“Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Terbukti kucuran DBH dari Pemprovsu hingga saat ini baru 30 persen,” ujar Godfried kepada awak media di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, dari total DBH sekitar Rp310 miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar Rp90 miliar. Ia juga menduga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan berpotensi meningkatkan Silpa.
Godfried juga menyoroti pengelolaan sektor pariwisata. Ia menilai promosi dan inovasi wisata Kota Medan masih minim, termasuk pengelolaan kawasan Kesawan dan Gedung Warenhuis.
“Kota Medan hanya terkenal Bika Ambon, Bolu Meranti dan durian. Tapi mana promosinya? Tidak ada kita lihat di reklame maupun billboard,” katanya.
Ia meminta Pemko Medan meningkatkan promosi wisata sekaligus mempertahankan identitas budaya Melayu Deli pada bangunan pemerintah dan pintu masuk Kota Medan.
BKAD Bantah Kas Kosong
Sementara itu, Plt. BKAD Pemko Medan, Suluh Aulia Harahap, membantah dugaan kas Pemko Medan kosong.
“Saat ini kas Pemko aman. Justru dalam rapat kemarin ditekankan agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan,” ujar Suluh.
Terkait DBH yang baru sekitar 30 persen, Suluh mengakui kondisi tersebut sedikit banyak memengaruhi sirkulasi keuangan Pemko Medan. Namun, ia memastikan kondisi kas masih aman.
“Memang sedikit banyak berpengaruh terhadap sirkulasi keuangan Pemko Medan. Namun, kondisi kas Pemko Medan masih aman,” pungkasnya. (Red
