Medan – Opung News : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menilai PSSI tidak seharusnya membebankan persoalan pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 kepada pemerintah daerah.
Ketua Bidang PTKP HMI Medan, Muhammad Farhan Abror, menegaskan penggunaan APBD harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dipaksakan untuk menutupi kebutuhan kegiatan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara.
Menurutnya, hingga kini tidak ada regulasi yang secara tegas mewajibkan pemerintah daerah membiayai kebutuhan penyelenggaraan AFF U-19.
Karena itu, sikap Pemko Medan yang tetap berpegang pada aturan patut diapresiasi sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Farhan juga mempertanyakan sikap PSSI yang dinilai menggiring opini seolah pemerintah daerah menghambat kesuksesan turnamen. Ia menegaskan, jika AFF U-19 merupakan agenda strategis nasional, maka pembiayaannya semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.
“Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika ada persoalan anggaran, pemda justru dijadikan sasaran kritik,” ujarnya.
Ia menambahkan, APBD harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan, bukan untuk menutupi kekurangan perencanaan pihak lain.
Farhan meminta PSSI lebih transparan terkait sumber pendanaan AFF U-19 dan tidak menjadikan pemerintah daerah sebagai jalan pintas atas persoalan pembiayaan.
“Pemko Medan patut diapresiasi karena memilih berdiri di atas prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jangan sampai pemda dijadikan kambing hitam atas persoalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara,” pungkasnya.( Red)
